IBC, TANGERANG – Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang, membantah jika pengelola Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin telah melakukan pembakaran sampah seperti yang dikatakan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen dan Lingkungan (LPKL) Kabupaten Tangerang.

Bantahan ini disampaikan oleh Kepala Dinas LHK Kabupaten Tangerang, melalui Sekretaris Dinas, Asep Jatnika di Tigaraksa, Senin (7/10/2019). Dia mengatakan, bahwa pihak UPT selaku pengelola tidak menjadi dalang dari pembakaran sampah yang terjadi di TPA Jatiwaringin.

Jatnika bahkan menuding, hal tersebut bisa saja dilakukan oleh oknum lain misalnya pemulung yang berada di sekitar TPA Jatiwaringin.

“Tidak mungkin pihak UPT melakukan pembakaran. Itu sangat bodoh, apalagi mereka tahu di sana itu ada gas metan. Kalau sampai terbakar, bahkan damkar pun tidak akan mampu memadamkan,” katanya.

Jatnika melanjutkan, terkait asap yang muncul di TPA Jatiwaringin bisa jadi merupakan reaksi gas metan yang dihasilkan oleh tumpukan sampah. Hal tersebut sesuai dengan hasil verifikasi bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tanggal 2 April 2019.

“Jadi karena panas, gas metan nya bereaksi, lalu muncul asap. KLHK juga sudah memberikan solusi misalnya dengan menutup tumpukan sampah dengan tanah, namun kita terkendala dengan persoalan biaya. Jadi hal ini belum bisa teratasi,” ujarnya.

Menurut Jatnika, hingga saat ini proses yang berlangsung di tiap TPA termasuk Jatiwaringin baru sebatas open dumping tanpa sentuhan teknologi pengelolaan sampah yang efektif.

“Iya, cuma sebatas itu. Belum ada satu bentuk pemrosesan mengikuti teknologi. Ini berlangsung dari tahun 1993/1994. Saat ini kami sedang mencari teknologi yang tepat dan ekonomis. Langkah-langkah lain untuk mengurangi sampah yang masuk ke TPA juga sedang dilakukan. Misalnya pembentukan TPS3R dan bank sampah,” ungkapnya.

Jatnika juga manambahkan, pihaknya akan memberikan perhatian khusus bagi masyarakat yang terdampak asap dari TPA Jatiwaringin. Untuk itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten setempat.

“Secepatnya akan kita koordinasikan dengan Dinas Kesehatan, bagaimana mana penanganan yang masyarakat yang terdampak tadi,” tandasnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Kholid Ismail mengaku, belum mendapatkan informasi terkait pembakaran sampah di TPA Jatiwaringin. Untuk itu pihaknya akan meninjau langsung TPA Jatiwaringin guna memastikan apakah telah terjadi proses pembakaran manual atau tidak.

“Kalau memang oknum, kan di situ ada petugas, petugas itu ada yang mengangkat (sampah) ada yang menjaga. Terus yang kedua, ada juga yang…. pemulung kan di situ banyak. Dimana tempat pembuangan sampah akhir pasti di situ ada pemulung. Bisa jadi itu kegiatan pemulung,” kata Kholid saat ditemui di Gedung DPRD Kabupaten Tangerang, Tigaraksa, Selasa (8/10/2019).

Lebih lanjut ia menyampaikan, pihaknya ingin mengetahui terlebih dahulu terkait pembakaran dari mana sumbernya. “Kalau memang dari oknum, ya kita akan coba lakukan penekanan dan tindakan tegas,” sambungnya.

Kholid melanjutkan, jika asap yang muncul di TPA Jatiwaringin memang disebabkan oleh reaksi gas metan, maka pihak DLHK harus bisa memecahkan persoalan tersebut.

Nggak bisa dikatakan tidak bisa diatasi, yang jelas yang begitukan ada rekayasa teknis. Nggak ada yang nggak bisa, harus bisa,” tegasnya.

Selain itu Ketua DPRD yang baru saja dilantik ini juga memastikan, pihaknya akan meminta penjelasan dari DLHK terkait upaya penanganannya. Kendati demikian dia tidak menyebutkan kapan hal tersebut akan dilakukan oleh DPRD.

“Kita akan minta Dinas Kebersihan terkait penanganan masyarakat yang terdampak asap ini bagaimana,” pungkas Kholid.

Sebelumnya Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen dan Lingkungan (LPKL) Kabupaten Tangerang mengatakan, bahwa pihaknya menemukan pembakaran sampah di lapangan. Bahkan ia juga menyampaikan masyarakat turut terkena dampak akibat asap sampah.

Penulis: Apg/YES