IBC, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia pada 30 September 2019.

Perpres ini menggantikan Perpres Nomor 16 Tahun 2010 yang ditanda tangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada waktu itu.

Dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2019 mengatur bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan Presdien, wakil Presiden dan pejabat negata yang lain dalam pidato resmi.

“Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri.” bunyi pasal 5.

Sementara pasal 7 berbunyi Penyampaian pidato resmi Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada forum nasional dan forum internasional yang diselenggarakan di dalam negeri dilakukan dengan menggunakan Bahasa Indonesia.

Sedangkan pasal 8 berbunyi Forum internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan forum yang diselenggarakan oleh: a. Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
b. Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia bekerja sama dengan pemerintah negara lain, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional yang lain.

“Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan perlakuan yang sama dalam penggunaan bahasa terhadap kepala negara atau kepala pemerintahan, wakil kepala negara atau wakil kepala pemerintahan, sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa￾Bangsa, dan/atau pimpinan tertinggi organisasi internasional yang melakukan kunjungan resmi ke Indonesia berdasarkan asas kedaulatan negara, asas resiprositas, dan kebiasaan internasional,” bunyi pasal 9 Perpres tersebut.

Pasal 12 berbunyi Penyampaian pidato resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 10 ayat (3) dapat disertai dengan atau didampingi oleh penerjemah.

“Penyampaian pidato resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada forum yang diselenggarakan di luar negeri dilakukan
dengan menggunakan Bahasa Indonesia,” bunyi pasal 16.

Perpres ini telah ditanda tangani Menteri Hukum dan HAM Yosanna Laoly pada tanggal 30 September 2019.

Penulis : AS/YES