IBC, JAKARTA – KPK sebagai lembaga negara dalam menjalankan fungsinya harus sesuai prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan menjamin perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM).

Penyadapan dan HAM

Seorang komisioner dari Komisi Negara dalam sebuah pertemuan dengan Komisioner KPK diberitahu bahwa mereka disadap, meskipun belum ada perbuatan melawan hukum. Komisioner beralasan untuk pencegahan.

Apakah ini melanggar HAM? Tentu saja, konstitusi kita Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak pribadi yang tidak boleh dilanggar dengan sewenang-wenang. Begitu juga dengan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik Pasa 17 (1) menyatakan: Tidak boleh sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyurat, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya.

Foto : Ilustrasi

Meskipun hak privasi tidak bersifat absolut: namun pembatasan sesuai prinsip HAM dan dalam etika demokrasi. Oleh karena itu, penyadapan diperkenankan namun tetap menjamin hak atas privasi seseorang. Penyadapan harus memenuhi prinsip velox et exatus bahwa informasi yang disadap mengandung informasi terkini, akurat dan mengandung kepentingan khusus dan dilakukan cepat.

Penyadapan hanya dapat dilakukan bagi orang yang benar-benar dicurigai atau disangkakan mengenai kejahatan tertentu dan tidak bisa dilakukan terhadap sembarang orang, dan hanya untuk kepentingan penyidikan kasus dimaksud. Hasil penyadapan hanya diungkap dalam lembaga peradilan yang berhubungan langsung dengan kejahatan yang disangkakan.

Oleh karena itu UU KPK baru tentang penyadapan diatur dan dikontrol oleh mekanisme baru yang lebih menghargai dan melindungi hak azasi manusia.

Penegakan Hukum terhadap korupsi harus dilaksanakan dengan tidak melanggar hukum dengan memberi penghormatan terhadap HAM.

Demikian juga dengan SP3 dan Kepastian Hukum, salah satu prinsip HAM yang harus dihormati dalam proses hukum (Pasal 1 ayat 3), mensyaratkan adanya keadilan dalam penerapan hukum dan peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Pasal 3 ayat (2) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakukan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakukan yang sama di depan hukum.

Salah satu isi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik Pasal 14 (3) yang mengatur kewajiban negara (state obligation) adalah diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya.

Sudah menjadi informasi publik bahwa banyak warga negara yang tersandera oleh status tersangka KPK bertahun-tahun. Tanpa penjelasan proses hukum. Bahkan ada status tersangka dibawa sampai meninggal dunia.

Pernahkan KPK melihat beban perasaan keluarga atau kerabat mereka yang tersandera status tersangka bertahun-tahun secara sosial?

Bukankah hal ini sudah termasuk melanggar HAM? Oleh karena itu UU KPK yang baru boleh mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) agar ada kepastian hukum dan tidak melanggar hak asasi manusia.

Diolah dari berbagai sumber