IBC, JAKARTA – Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Pekan Kebudayaan Nasional 2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) dalam rangkaian Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) di Istora, Senayan, Jakarta, Kamis (10/10/2019) kemarin.

Indeks Pembangunan Kebudayaan merupakan suatu instrumen yang disusun bersama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Indeks ini diperlukan untuk mengukur capaian pembangunan kebudayaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Foto : Ist

“Kemajuan dari sebuah bangsa itu sesungguhnya diukur dari kemajuan kebudayaannya,” disampaikan Direktur Jenderal Kebudayaan (Dirjenbud) Hilmar Farid dalam sambutannya.

Dirjenbud menyampaikan bahwa Indeks Pembangunan Kebudayaan yang diluncurkan hari ini menjadi yang pertama di Indonesia bahkan di dunia. Indeks ini akan secara spesifik mengukur capaian pembangunan kebudayaan di tingkat nasional dan daerah.

“Yang lain belum berani bikin indeks seperti ini. Tapi kalau tidak dimulai, maka tidak akan pernah tahu,” ujar Hilmar Farid.

Dirjen Hilmar Farid optimistis dengan adanya IPK, maka konsolidasi dan sinergi program lintas kementerian dan lembaga akan semakin kuat dan terpola lebih baik.

“Dengan adanya indeks, tidak mungkin dikerjakan dalam waktu setahun dua tahun. Dan tidak mungkin dengan cara sementara. Harus lebih terlembaga, terikat,” ungkapnya.

Penyusunan Indeks Pembangunan Kebudayaan mengacu pada kerangka pengukuran kebudayaan yang disusun UNESCO yaitu Culture Development Indicators (CDIs) serta menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan pembangunan kebudayaan di tingkat nasional dan daerah.

Terdapat 31 indikator penyusun indeks tersebut yang dirangkum dalam tujuh dimensi pengukuran, di antaranya: Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi, dan Gender.

Adapun metodologi dan sumber data dikembangkan untuk menghitung angka Indeks Pembangunan Kebudayaan secara nasional dari 34 provinsi di Indonesia.

Penulis : FA/JRA