IBC, YOGYAKARTA – Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta, Antonius Fokki Ardiyanto menyebut Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafom Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2020 Kota Yogyakarta tidak berpihak pada demokrasi ekonomi dan ekonomi kerakyatan.

Hal ini disampaikan Fokki lantaran pos anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta yang tertuang dalam KUA-PPAS APBD tahun 2020 dinilai terlalu rendah.

“Jika melihat (anggaran) yang tercantum itu sangat rendah. Dimana dalam tahun 2020 untuk program peningkatan koperasi hanya dianggarkan Rp 1.230.455.000, itu pun dibagi dalam berbagai program dan kegiatan,” ungkap Fokki dalam keterangan tertulisnya, Senin (14/10/2019).

Atas hal tersebut, Fokki mengatakan ada indikasi Pemerintah Kota Yogyakarta tidak berupaya untuk mempersempit jarak kesenjangan ekonomi masyarakat. Serta sangat bertolak belakang dengan program yang sedang digencarkan oleh Pemerintah Kota yakni program gandeng gendong. 

“Kalau KUA-PPAS APBD 2020 tidak berpihak kepada pembangunan, pemberdayaan dan penumbuhan koperasi serta kebijakan Wali Kota tidak menerapkan demokrasi ekonomi dalam pembangunan ekonomi rakyat, maka dapat dipastikan kesenjangan ekonomi akan semakin tajam dan tingkat gini ratio akan meningkat,” diktenya.

Fokki juga mengaitkan persoalan kesenjangan ini dengan marak bermunculannya tokoh jejaring sebagai imbas pencabutan Peraturan Wali Kota tentang Pembatasan Tokoh Jejaring di Kota Pelajar tersebut.

“Maka kita (DPRD) mendesakkan supaya Wali Kota salah satunya bisa membuat kebijakan agar toko jejaring yang ‘membludak’ ini bisa turut serta mendemokrasikan ekonomi yang berujung kepada kesejahteraan rakyat,” tandasnya.

Reporter: Dovi
Penulis: Moe/MAS