IBC, TANGSEL – Mantan Kapuspenkum Kejaksaan Agung RJ Soehandoyo menilai alasan penikaman Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto beberapa waktu lalu lebih dikarenakan rekam jejak Wiranto sebagai tokoh segala zaman.

“Pak Wiranto ini kan dipakai (masuk dalam kekuasaan) sejak zaman Orde Baru, di zaman Pak Habibie, di zaman Gus Dur meskipun sebentar, kemudian di zaman Pak Jokowi. Selama saya dekat dengan beliau, saya tahu dengan mata kepala sendiri betapa dia hafalnya dari step ke step segala mode pemerintahan itu,” kata Soehandoyo kepada IBC saat dijumpai di kediamannya di Tangerang Selatan, Senin (13/10/2019).

“Beliau juga tidak berwatak ‘kacang lupa pada kulitnya’. Pengabdiannya pada negara dan bangsa cukup lengkap, memilih menghantar reformasi, pemisahan Polri dari ABRI ketimbang hasrat mengambil alih kekuasaan. Padahal ketika itu (Soeharto mundur) Pak Wiranto memiliki mandat yang mirip seperti diperoleh Soeharto saat mendapat Surat Perintah 11 Maret (Supersemar),” tambahnya.

Hal tersebut menurut Soehandoyo, bisa saja menjadi salah satu poin analisis dari kubu yang berseberangan alias anti NKRI.

“Mungkin anggapan, minimal analisa oleh kubu yang berseberangan menganggap, ini (Wiranto) adalah orang yang serba tahu. Saya kira beliau, lahirnya SBY (Susilo bambang Yudoyono) juga tahu,” ujar pria yang juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Majelis Kehormatan Partai Hanura ini.

Sebagai sosok yang pernah terlibat dalam memeriksa anggota kelompok radikalisme (dulunya disebut ekstrim kanan) di zaman Orde Baru, Soehandoyo juga membantah spekulasi yang menyebut insiden penikaman Wiranto sebagai upaya pembunuhan politik.

“Tujuan jangka pendeknya, ingin menunjukkan eksitensinya bahwa dia (ekstrim kanan) masih ada. Jadi menurut saya spekulasi itu terlalu prematur, saya cenderung faktor ideologinya, kejengkelannya, kemudian solidaritas. Tiga hal itu kalau saya,” ujarnya.

Soehandoyo juga masih meragukan keterkaitan insiden penikaman tersebut dengan hasil pilpres apalagi memuat keterlibatan pihak yang kalah (dalam pilpres). Namun, dia menegaskan hal tersebut perlu pembuktian dari aparat yang sedang melakukan penyelidikan.

“Kita harus lihat, jaringan pelaku ini kemana. Kalau kemudian jaringannya ada keterkaitan dengan HTI, kemungkinan ketidak puasan hasil pilpres bisa juga. Tapi kita harus dibuktikan, benar nggak ada kaitannya dengan HTI, ada kaitannya dengan khilafah,” tegasnya.

Terkait radikalisme, Soehandoyo menegaskan, bahwa yang ada saat ini hanyalah kelompok yang memperjuangkan ideologi impor (dari luar). Bagi dia, hal tersebut sangat tidak ksatria.

“Lebih ksatrian dan konkrit perjuangan ekstrim kanan yang waktu itu berjihad ingin NII (Negara Islam Indonesia) dan merubah sila Pancasila kembali pada Piagam Jakarta. Tekadnya bisa dinilai pemberani, misalnya peristiwa Tanjung Priok, peristiwa Cikini penembakan Soekarno, Peledakan Borobudur dan sebagainya,” pungkasnya.

Penulis: Apg/DR