IBC, JAKARTA – Kapolri Jendral Pol. H. Muhammad Tito Karnavian akhirnya mengungkapkan alasan tidak diizinkannya aksi demonstrasi menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.

Hal ini disampaikan langsung di hadapan media saat apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan pengambilan sumpah dan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI, di Lapangan Monumen Nasional, Jakarta, Kamis (17/10/2019).

“Meski tidak ada istilah perizinan, yang pertama kami ingin memberikan imbauan kepada masyarakat untuk sebaiknya tidak melakukan mobilisasi massa,” ucap Tito.

Tito mengatakan, berdasarkan analisis psikologi massa, kumpulan orang dalam jumlah banyak akan mudah untuk berbuat rusuh dan anarkis.

“Pengalaman kami beberapa kali terjadi. Adik-adik mahasiswa pada siang hari aman saja, malamnya mulai lempar batu, bakar-bakaran, ada senjata mematikan, berbahaya, merusak fasilitas umum,” terang Kapolri.

Tito juga menegaskan, dikeluarkannya diskresi kepolisian untuk tidak menerbitkan tanda terima unjuk rasa guna mencegah terjadinya kemungkinan buruk pada saat pelantikan presiden nanti.

“Kalau demonya aman-aman saja, kami no problem. Tapi demo belakangan ini, mohon maaf, ada yang idealis, ada juga yang memanfaatkan ini untuk kepentingan sendiri. Kami tidak mau kecolongan. Kami tidak mau menanggung risiko bangsa dicap buruk. Ini (pelantikan Presiden) momentum untuk menunjukkan ke dunia internasional bahwa kita bangsa yang besar, aman dan damai,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Kapolri juga meminta setiap personel pengamanan mewaspadai berbagai perkembangan situasi. Dia juga menekankan agar koordinasi dibangun dengan baik serta menghilangkan ego sektoral demi kepentingan bangsa dan negara.

“Jangan terpengaruh dengan ajakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang hanya bermaksud memprovokasi dan berbuat rusuh,” tanda Tito.

Sebanyak 30 ribu personel TNI-Polri akan dikerahkan untuk bersiaga menjaga kompleks Gedung DPR/MPR selama pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada Minggu (20/10).

Ribuan personel gabungan itu akan melakukan penyisiran di ring satu dan ring dua agar pelantikan berjalan lancar. Selain itu, mulai Selasa (15/10) sampai Minggu (20/10), Polda Metro Jaya tidak menerbitkan tanda terima unjuk rasa.

Penulis: Apg/DR