IBC, JAKARTA – Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan membatasi pembelian ponsel dari luar negeri, baik beli sendiri maupun melalui jasa menitip pembelian (jastip).

“Maksimal dua ponsel, tidak boleh lebih. Saat ini masih ada jastip membawa sampai puluhan dengan alasan bahwa untuk kebutuhan pribadinya. Itu terlalu banyak, saya pikir dua,” ungkap Ditjen Bea dan Cukai Heru Pambudi di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Jumat (18/10/2019).

Heru mengatakan, petugas Bea dan Cukai akan memeriksa bukti pembayaran ponsel tersebut ketika sampai di Indonesia untuk keperluan registrasi ponsel.

Selain itu, penyelenggara jasa titipan juga harus membayar pajak jika harga ponsel di atas US$ 500 dengan penyetaraan mengikuti nilai tukar rupiah terhadap dolar. Besaran pajak yang harus dibayar yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen dan Pajak Penghasilan (PPh) 7,5 persen.

Sebaliknya, jika harga ponsel di bawah US$ 500 maka tidak akan dikenakan biaya masuk.

“Jika harga ponsel di bawah US$ 500 maka harus membayar biaya masuk Rp 0, tetapi jika melebihi harga itu, mereka harus membayar PPN sebesar 10 persen,” tutupnya.

Penulis: Ms/DR