IBC, JAKARTA – Seperti diketahui bahwa pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Minggu (20/10/2019) justru membuat berbagai kalangan harap-harap cemas. Pasalnya kata Jokowi beberapa waktu yang lalu, ada menteri yang baru ada juga yang wajah lama.

Terkait hal tersebut, Ekonom senior Faisal Basri memberikan tanggapannya, bahwa ada enam menteri yang tidak layak lagi dipertahankan. Menurut Faisal salah satunya, Menteri Perdagangan, Enggartiasto, yang memiliki dosa paling banyak diantara menteri lainnya.

Sambungnya mengatakan, bahwa Enggar membuka karpet merah sehingga membanjirnya impor dan hancurnya industri dalam negeri, yang mengakibatkan pengangguran. “Itu kejahatan luar biasa,” ujarnya di Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Kedua, kata Faisal, ada Menteri BUMN, Rini Soemarno, yang kerap tidak jelas dengan konsep holdingnya. Menurut Faisal konsep holding tunggal yang tidak jelas dan induk holdingnya pun tidak jelas.

Ketiga ada nama Menteri ESDM, Ignasius Jonan dan Wamen, Arcandra Tahar, sebab tutur Faisal, Jonan yang arogan tidak mau mendengarkan stakeholder, yang kemudian mengganti aturan dari cost recovery menjadi gross split di sektor migas tanpa kajian.

Selanjutnya yang keempat ada Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, menurutnya, bahwa Airlangga gagal mengangkat dunia indsutri, pertumbuhan industri pada semester I di bawah 4 persen, di bawah pertumbuhan PDB.

Tambahnya, apalagi jargon Making Indonesia Revolusi Industri 4.0. yang bukan konsep industri. “Indonesia tidak butuh makeup,” terang Faisal.

Kemudian, sambung Faisal, ada Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, yang dianggapnya layak diganti karena membuat defisit pangan terjadi di Indonesia meningkat.

Terakhir Faisal menyampaikan, Luhut Binsar Panjaitan (LBP) sebagai Menko Kemaritiman, bahwa Luhut menurut pendiri INDEF ini, banyak mengambil alih tugas kementerian di bawahnya, padahal tugasnya hanya mengkoordinasikan.

Ia pun mencontohkan, misalnya seperti Pelabuhan Kuala Tanjung yang tidak laku, kemudian dibikin agropolitan, tapi datangnya dari sana bukan dari Kementerian Pertanian.

Penulis : CF/DS