IBC, SURABAYA – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj menyampaikan bahwa pihaknya mendukung kebijakan pemerintah terkait peralihan kewenangan menerbitkan sertifikasi halal ke Kementerian Agama (Kemenag).

“Ya (mendukung),” kata Said Aqil Siroj kepada awak media, di Kantor PWNU Jawa Timur, Surabaya, Kamis (17/10/2019) malam.

Aqil mengungkapkan, PBNU memberikan dukungan lantaran berkeinginan agar proses sertifikasi halal pada produk tersebut dapat diaudit dan dilakukan dengan transparan.

“Kalau selama ini nggak bisa diaudit,” imbuhnya.

Lebih lanjut Aqil menjelaskan, bahwa dia tidak mempersoalkan pihak mana yang akan memegang wewenang itu, selama bisa diaudit. Namun menurutnya, akan jauh lebih baik jika proses penerbitan sertifikasi itu tidak dimonopoli oleh satu pihak. Dia mengusulkan, agar sertifikasi halal dapat diterbitkan oleh lembaga-lembaga lain yang telah memenuhi syarat.

Kendati demikian, pihaknya tetap menghormati keputusan pemerintah yang mempercayakan hal tersebut kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

“Tidak boleh monopoli sebenarnya. Mana lembaga yang sudah memenuhi syarat boleh-boleh saja mengeluarkan sertifikasi halal, sebenarnya begitu kalau menurut saya. Tapi, ya keputusan pemerintah Kemenag,” ujarnya.

Untuk diketahui, sebelumnya wewenang penerbitan sertifikasi halal dipercayakan kepada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI. Terhitung Kamis (17/10) pemerintah mengalihkan kewenangan tersebut ke BPJPH Kemenag.

Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang diundangkan oleh Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pada 17 Oktober 2014.

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj . Photo : Ist

Penulis: Apg/YES