IBC, JAKARTA – Merespon isu penambahan anggota koalisi, Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan hal tersebut akan diputuskan bersama antara Presiden Joko Widodo dan partai politik Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

“Kabinet hak prerogatif presiden tapi terkait koalisi pasca pilpres misalnya penambahan parpol harus diputuskan bersama-sama,” ucap Hasto kepada awak media di Surabaya, Jumat (18/10/2019).

Menurutnya dalam demokrasi yang sehat, koalisi sebelum dan sesudah pilpres seharusnya sama.

“Kecuali atas pertimbangan yang sangat strategis misalnya perlu konsolidasi kekuatan nasional menghadapi tantangan eksternal dan internal,” tambah Hasto.

Hasto mengatakan, dalam demokrasi yang tengah berkembang dibutuhkan checks and balances. Olehnya itu, keberadaan partai baik di dalam maupun di luar pemerintahan memiliki peran yang sama.

Kendati demikian, Hasto mengakui saat ini pembahasan soal penambahan pasca pilpres sedan berjalan.

“Dialog sedang berjalan, karena sedang berjalan belum ada keputusan,” pungkasnya.

Penulis: Ar/YES