IBC, JAKARTA – Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) DKI Jakarta menagih janji Gubernur Anies Baswedan menyangkut kesejahteraan buruh.

Hal ini berkaitan dengan kontrak politik Anies untuk menaikkan upah minimum buruh sebesar 16 persen dan tidak menggunakan standar pengupahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015.

“Kita buruh KSPI tidak asing lagi dengan nama Gubernur Anies Baswedan, beberapa tahun yang lalu kita lakukan tanda tangan kontrak politik dengan beliau yang intinya adalah kesejahteran buruh dan rakyat Jakarta,” kata Ketua KSPI Winarso saat memimpin massa aksi di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Ilustrasi. Foto: Ist

Winarso menyatakan, tuntutan kenaikan upah minimun 16 persen atau Rp 4,6 juta telah melalui berbagai survei tentang kebutuhan rill masyarakat di DKI Jakarta. Menurutnya jika mengacu pada data BPS, seharusnya orang yang tinggal di Jakarta harus memiliki pendapatan sebesar Rp 5 juta.

“Artinya sangat rasional ketika dewan pengupahan dari unsur buruh hanya merekomendasikan Rp 4,6 juta. Ini adalah bentuk win-win solution. Bentuk kerja sama dalam hubungan yang baik dengan Apindo dan pemerintah,” terang Winarso.

Selain persoalan kenaikan upah minimum, KSPI juga menolak Peraturan Pemerintah tahun 2015 tentang Pengupahan dan menolak Surat Edaran Menaker Nomor B-M/308/HI.01.00/X/2019 perihal Data Tingkat Inflasi Nasional dan PDB tahun 2019.

Penulis: Ek/SD