IBC, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Gobind Sing Deo mengatakan, pemerintah negara tersebut akan memberikan denda 50 ribu ringgit atau setara Rp 167 juta atau penjara tidak lebih satu tahun atau kedua-duanya kepada pihak yang diketahui menyebarkan informasi hoaks melalui internet atau media sosial.

Hal ini disampaikan Gobind saat menjawab pertanyaan dari anggota parlemen Puan Hajah Natrah binti Ismail yang menayakan tindakan kementerian mengatasi penyebaran hoaks di media sosial.

“Penarapan denda tersebut diatur dalam Pasal 233 Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia 1998 bagi pihak yang menggunakan layanan internet dan media sosial secara tidak wajar untuk menyebarkan berita palsu,” kata Gobind, Rabu (30/10/2019) seperti dilansir Republika.

Sumber Twitter

Kendati demikian, Gobind tidak menepik pentingnya memelihara kebebasan berpendapat atau bercerita secara transparan dan terbuka di media sosial. Namun, menurutnya hal tersebut harus dilakukan dengan bijak dan tidak menimbulkan masalah sosial atau mempengaruhi keamanan negara.

“Usaha ini bukan bertujuan membatasi kebebasan bersuara, tetapi untuk menjaga kesopanan dan menghindari pandangan berbau hasutan serta sensitifitas yang bisa memberi dampak terhadap keamanan negara,” terangnya.

Gobind juga kembali menekankan komitmen pemerintah dalam usaha menjamin kebebasan bersuara bagi rakyat Malaysia berdasarkan Peraturan Nomor 10 Undang-Undang Federal.

“Walau bagaimanapun, pemerintah telah menerima banyak pengaduan dan pandangan terkait penyalahgunaan media sosial serta saran-saran untuk mengatasi masalah ini,” imbuhnya.

KUHP pasal 574 dan Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia 1998 (Pasal 588) merupakan instrumen perundangan yang dipakai di dalam mengawal disain, penerbitan, dan penyebaran konten atau berita tidak benar.

Disamping itu, tindakan bisa ditindaklanjuti oleh PDRM atau Komite Komunikasi dan Multimedia (SKMM) berdasarkan pengaduan yang diterima dari masyarakat serta dari pihak yang terkait.

Penulis: Apg/DR