IBC, JAKARTA – Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Fraksi PDIP Gembong Warsono dalam rapat pembahasan pagu anggaran Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2020, bersama Komisi A di gedung DPRD DKI, di Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019) mengatakan, bahwa anggaran sebanyak Rp 19,9 Miliar tak perlu ada untuk TGUPP.

“Tidak perlu dianggarkan, lebih baik untuk TGUPP Rp 0. Kalau mau gunakan TGUPP silahkan pakai dana operasional Gubernur,” ujarnya.

Gembong menegaskan, efisiensi dan alokasi anggaran untuk Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan dinolkan atau dihilangkan, karena menurutnya dana yang digunakan harus berdampak kepada pembangunan.

Foto : Dekannews

“Kenapa? Karena setiap rupiah yang kita keluarkan harus mendapatkan output untuk pembangunan DKI Jakarta ini,” beber dia.

Gembong juga menambahkan, bahwa jumlah anggota TGUPP sebanyak 70 orang justru membuat lambat kinerja Gubernur, “mendapatkan informasi dari 70 orang bukan tambah cepat malah tambah lambat,” paparnya.

Untuk diketahui, bahwa tahun 2017 Menteri Dalam Negeri telah merekomendasikan anggaran TGUPP menggunakan dana operasional Gubernur, meski demikian sambung Gembong, TGUPP tidak dilarang, hanya lanjutnya, silahkan gunakan dana operasional gubernur.

Penulis : RK/SD