IBC, JAKARTA – Beberapa waktu yang lalu terjadinya polemik di masyarakat Provinsi DKI Jakarta, terkait salah inputnya Pemprov DKI menyusun anggaran Lem Aibon hingga Rp 82 Miliar, hal tersebut menimbulkan kritikan dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta.

Berdasarkan hal itu juga tanggapan datang dari Relawan Anies Baswedan, Abdi Rakyat melalui Ketua Umumnya Muhammad Huda. Ia mengatakan bahwa sebelumnya Gubernur DKI Jakarta, telah menyisir rencana anggaran KUA PPAS tersebut, dan Gubernur juga banyak menemukan anggaran aneh termasuk di Dinas Pendidikan.

“Pak Anies jauh sebelum ribut-ributnya Fraksi PSI, bapak sudah memerintahkan jajarannya untuk melakukan revisi anggaran aneh itu, sebab menurut beliau anggaran yang 800 persen itu kan aneh,” tegas Huda melalui keterangan tertulisnya yang diterima IBC, Kamis (31/10/2019).

Foto : Jawa Pos

Huda juga membeberkan adanya anggaran aneh dalam Renja SKPD/UKPD bukan saja terjadi di jaman kepemimpinan Anies Baswedan, melainkan juga terjadi di jaman kepemimpinan Ahok.

“Jadi menurut kawan kesalahan serupa terjadi bukan sekarang aja, dulu juga pernah jaman Gubernur Ahok tahun 2015. Nah waktu itu Dinas Pariwisata memasukan komponen sewa teater besar dengan harga fantastis Rp 300 Miliar, ini juga kan nggak pantes,” ucap Huda.

Selain itu pembahasan di Bappeda menganggap hal itu biasa terjadi dalam penyusunan KUA PPAS, karena menurutnya masih plafon sementara. “Itu RKA awal sebelum KUA PPAS kan? Biasanya waktu itu input buru-buru sehingga yang penting duitnya genep dulu, belum bisa detail karena paling susah itu mengumpulkan bahan kebutuhan apalagi belanja kantor adalah gelondongan,” jelasnya.

Lebih lanjut Huda mengatakan, kebetulan di Jakarta yang dipakai gelondongan Setelah KUA PPAS pasti akan ada perbaikan menyesuaikan kebutuhan.

“Kepala Bappeda DKI disebut sebagai komponen dummy. Bappeda menyadari adanya komponen dummy dalam dokumen perencanaan. Kalau komponennya tidak disusun, maka pagu kegiatan tersebut tidak akan muncul,” sambungnya,

“Ketika e-komponennya tidak ada, SKPD membuat ‘jembatan’ supaya kegiatan itu bisa tetap ada. Tapi, ini masih proses, menuju kepada perbaikan, sepanjang ini pula SKPD mengusulkan komponan bersama BPAD dan BPKD,” terang Huga lagi.

“Berdasarkan informasi itu kita bisa menyimpulkan bahwa apa yang terjadi di Jakarta bukan hanya terjadi pada saat ini aja, dan bukan hanya terjadi di Jakarta,” imbuhnya.

Tentunya kata Huda, Pemrpov DKI berkomitmen untuk memperbaiki, sebagaimana disampaikan Ketua Bappeda DKI dalam pres conference kemarin. Penyisiran dan pengecekan terhadap komponen anggaran pun akan ditingkatkan, dengan batas akhir pembahasan bersama DPRD Provinsi DKI Jakarta pada 30 November 2019.

“Dalam kasus ini kita memahami anggaran aneh-aneh seperti lem aibon, ballpoint dan lain-lainya itu semua adalah dummy. Namanya aja dummy atau sekedar contoh, jadi ya belum merefleksikan anggaran sesungguhnya,” katanya.

Maka jika ada kejanggalan dalam APBD harusnya Fraksi PSI memaksimalkan fungsinya dan memperdebatkan itu dalam rapat paripurna maupun di badan anggaran. “Kami menilai Fraksi PSI tidak memahami pembahasan tentang KUA-PPAS maupun APBD yang dilaksanakan melalui rapat DPRD DKI dengan Gubernur,” tuturnya.

Huda juga melanjutkan, bahwa Fraksi PSI belum memahami fungsi penganggaran yang dimiliki DPRD DKI, Fraksi PSI harus banyak belajar dari anggota DPRD lain mengenai tupoksi DPRD.

“Ya daripada sibuk meributkan dummy, kenapa nggak fokus pada plafon anggaran aja? Toh nanti Pemprov DKI akan menyempurnakan ke dalam detail anggaran, setelah komponen anggarannya sesungguhnya tersusun.
Baru pada saat itu kita bisa mengkritisi usulan anggaran yang sesungguhnya,” pungkasnya.

Pria asal Jawa Timur ini juga melanjutkan tanggapannya, bahwa kata Huda, mencermati dan mengoreksi itu penting, agar tidak menghakimi sepihak apalagi hanya berdasar pada opini yang sengaja dibangun.

Penulis : ZK/SD