IBC, JAKARTA – Kebijakan tentang kenaikan iuran BPJS yang akan berlaku per 1 Januari 2020 sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 75 tahun 2019 sangatlah mencemaskan rakyat.

Kenaikan iuran BPJS dengan nominal yang sangat signifikan di tengah situasi ekonomi yang buruk dan mencekik, biaya kebutuhan hidup naik dan sulitnya lapangan pekerjaan menambah kesengsaraan rakyat.

Demikian disampaikan, Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Muhammad Asrul dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (5/11/2019).

Ketua Umum LMND, Muhammad Asrul. Foto : Ist

“Padahal, Jaminan Sosial sebagai hak yang harus dinikmati setiap warga dan tanggung jawab negara sebagai penyedia fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak sudah diatur dalam amanah Konstitusi UUD 1945 pasal 34,” ujar Asrul panggilan karibnya.

Lebih lanjut ia menyampaikan, BPJS sebagai penyelenggara adalah wujud negara dalam menjalankan program Jaminan Kesehatan Nasional dan warga negara sebagai pesertanya. Ini seturut dengan semangat UU No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Baca Juga :

“Sementara, yang terjadi adalah BPJS berlogika asuransi, relasi penyedia jasa (kesehatan) dan konsumen. Seharusnya negara (pemerintah) melindungi rakyatnya. Penyelenggaraannya pun mengalami defisit dari tahun ke tahun. Evaluasi sistem dan audit keuangan dalam tubuh BPJS harus dilakukan,” terang dia.

Sambung Asrul, persoalan mendasar belum terselesaikan, muncul kebijakan yang sewenang-wenang. Kebijakan dalam Perpres No 75 tahun 2019 menurutnya, ini tidak mempertimbangkan realitas keadaan ekonomi, pertimbangan historis penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional selama ini, aspirasi demokratis masyarakat, serta prinsip keadilan dan kemanusiaan.

“Oleh karena itu, kami, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi menyatakan sikap, Menolak Kenaikan Iuran BPJS dan Cabut Perpres No 75 tahun 2019, kedua, Evaluasi sistem dan audit keuangan BPJS serta Perbaiki fasilitas kesehatan,” tegas Asrul.

Pihaknya juga mengajak rekan-rekan media untuk meliput kegiatan aksinya, yang akan dimulai pukul 10.00 sampai dengan selesai di depan Istana Negara, Taman Aspirasi Monas, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2019).

Sambung Asrul, pihaknya juga akan melakukan aksi unjuk rasa menuntut agar dicabutnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tentang Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan.

“Kami mengundang rekan-rekan media untuk meliput kegiatan aksi unjuk rasa kami, di Taman Aspirasi Monas, depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu 6 Nopember 2019, dimulia jam 10.00 sampai dengan selasai,” pungkas Asrul.

Penulis : RK|Editor : SD