IBC, JAKARTA – Terkait ungkapan Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu lalu yang mengatakan, bahwa adanya desa hantu alias fiktif, dengan tujuan untuk mendapatkan dana desa sebesar miliaran rupiah.

Akibat hal tersebut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi persoalan desa hantu yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Tito menyampaikan saat setelah usai serah terima pataka Kepolisian Republik Indonesia di Markas Besar (Mako) Brimob Kelapa Dua, Depok, Rabu (6/11/2019).

Bahwa pihaknya telah bergerak dengan pemerintah provinsi dan Kepolisian Sulawesi Tenggara. “Sudah-sudah bergerak tim kita sudah bergerak ke sana bersama pemerintah provinsi dan ada empat ya, Kapolda Sultra,” ujar Mendagri Tito Karnavian.

Foto : Ist

Lebih lanjut ia menyampaikan, bahwa desa fiktif atau tidak ada penduduknya tersebut ada empat. Tapi desa tersebut kata dia diberikan anggaran. “Ini kita cek, kita turunkan tim ke sana,” tegasnya.

Selain itu Tito juga menuturkan, mekanisme selama ini pihaknya menyerahkan kepada provinsi untuk mengecek, pihaknya tidak memiliki tangan langsung dari Kemendagri yang harus mengecek 70 ribu desa di Indonesia. “Jadi kita sudah membentuk tim bekerja sama dengan provinsi, tim gabungan, bergabung dengan Polda Sultra,” ungkapnya.

“Kalau itu fiktif dan ada anggaran dipake padahal nggak ada desanya proses hukum, intinya tindak pidana korupsi. Kalau nanti ada pemalsuan KTP, segalam macem fiktif, pemalsuan dikenakan,” sambungnya.

Tito juga sudah menekankan kepada Kapolda Sulawesi Tenggara, untuk ditindak saja jika memang fiktif. “Kalau memang ada korupsi tindak aja, saya pikir itu nanti kita perbaiki sistemnya,” pungkas dia.

Penulis : RK | Editor : SD