IBC, JAKARTA – Rapat Kerja (Raker) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi II DPR RI di ruang rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2019) kemarin. Mendagri menjelaskan bahwa ia mewakili pihak eksekutif ingin menyampaikan lima program pemerintah.

Dalam mendukung Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, kebijakan dan strategi Kemendagri sesuai tugas dan fungsinya diarahkan pada peningkatan kualitas SDM aparatur baik internal Kemendagri, maupun aparatur di lingkup pemerintah daerah dan pemerintahan desa.

“Kemendagri akan mendorong Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota membangun SDM unggul dan memanfaatkan bonus demografi menghasilkan SDM yang terampil dengan menata pendidikan keterampilan dan vokasi. Untuk itu telah disusun rencana aksi yang meliputi berbagai kegiatan,” ujar Mendagri.

Baca Juga :

Kedua lanjutnya, Kemendagri juga akan mendorong pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota membangun infrastruktur sesuai kewenangannya agar menunjang infrastruktur yang dibangun pemerintah pusat sehingga menjamin konektivitas setra produksi dan distribusi kepada area pemasaran dan pengembangan pariwisata yang juga telah disusun rencana aksinya.

“Ketiga, ke depan Kemendagri kembali menyisir dan merekomendasikan pembatalan Perda/Perkada yang memperlambat dan mempersulit proses perizinan serta mamastikan proses bisnis DPMPTSP di daerah dapat mempermudah dan mempercepat perizinan dan menyederhanakan peroses rekomendasi teknis terintegrasi dengan perizinan sebelum penerbitan omnibus law,” terang dia.

Mendagri Tito Karnavian bersama jajaran saat rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2019). Foto : Ist

Selain itu yang keempat, Mendagri menyampaikan terkait Reformasi Birokrasi, penyederhanaan eselonering lebih difokuskan pada unit yang mengelola perizinan investasi untuk memastikan kecepatan pelayanan publik di pusat dan di daerah yang akan didukung rencana aksi yang telah pihaknya susun.

“Kelima, transformasi ekonomi, dalam upaya mentransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi peningkatan daya saing manufaktur dan jasa, serta untuk mendukung capaian indikator makro nasional, Kemendagri mendorong pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota melakukan sinkronisasi dan sinergitas dengan kebijakan pusat,” pungkas Tito Karnavian.

Setelah Mendagri usai memaparkan, Pimpinan Rapat yang juga Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia menyatakan, dukungannya terhadap Kemendagri sebagai poros pemerintah dalam negeri, dalam melaksanakan urusannya, tak terkecuali terkait penyelenggaraan Pilkada dan Pemilu.

Penulis :ZK | Editor : DB