IBC, SERANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten menilai kenaikan iuran tarif BPJS Kesehatan yang hampir mencapai dua kali lipat dipastikan akan berdampak terhadap pembangunan di daerah.

Demikian diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD Banten Nawa Said Dimyati saat ditemui di ruang kerjanya, di Serang, Jumat (8/112019).

“Dengan naiknya iuran BPJS Kesehatan mau tidak mau anggaran pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota pastinya akan banyak tersedot untuk mencover masyarakat yang kurang mampu iuran PBI BPJS Kesehatan yang besaran tarif sebelumnya sebesar Rp 25 ribu naik menjadi Rp 42 ribu per jiwa,” ujarnya.

Ia juga merinci persoalan tersebut, untuk masyarakat kurang mampu yang kesehatannya dibiayai oleh Pemprov Banten, kata dia, jumlahnya mencapai 668 ribu orang, belum lagi oleh Pemkab/Pemkot yang ada di Tanah Jawara ini.

Wakil Ketua DPRD Banten Nawa Said Dimyati|Foto : RHM|IBC

Dengan kata lain, lanjutnya, untuk setiap bulannya, Pemrov Banten harus menggelontorkan anggaran sebesar Rp 42 ribu dikalikan 668 ribu warga kurang mampu tadi, yang kemudian jumlahnya diakumulasikan selama setahun atau 12 bulan lamannya.

“Akan mengancam pembangunan di daerah, yang menghambat laju pertumbuhan daerah, uang kita akan banyak tersedot kesitu gara-gara iuran BPJS Kesehatan naik,” imbuhnya.

Selain itu ia juga menyampaikan, tidak hanya Pemprov Banten, Pemerintah Kabupaten/kota mengalami hal serupa, karena penanganan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Baca Juga :

Sehingga menurutnya, pemerintah pusat harus mengkaji ulang terkait kenaikan iuran BPJS Kesshatan, khususnya bagi warga tidak mampu yang dibiayai pemerintah. “Karena akan membebani APBD, APBD akan banyak dipergunakan untuk itu, ketimbang untuk membangun infrastruktur yang lain, untuk pengentasan kemiskinan, pendidikan dan sebagainya,” bebernya.

Pihaknya juga berharap, pemerintah pusat hanya menaikan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri yang kategorinya mampu, tidak bagi warga miskin. “Karena warga yang tidak mampu tadi yang membayar pemerintah. Baik APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota,” tutur Nawa.

Ditambah lagi, sambung Nawa, PAD dimasing-masing daerah juga bervariasi, sehingga dikhawatirkan akan berdampak pada pembangunan disemua daerah. “Kalau Tangsel sih masih mending. Karena Tangsel itu, ada ataupun tidak Walikotanya tetap maju. Tapi kalau Pandeglang gimana?” pungkasnya.

Sementara itu di tempat yang berbeda, Kepala BPJS Kesehatan Serang Sofyeni mengatakan, untuk kenaikan iuran BPJS kesehatan terhitung bulan Agustus hingga Desember menjadi tanggungan pemerintah pusat.

Meski begitu, pihaknya belum bisa menjawab lebih jauh mengenai langkah selanjutnya tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu pada tahun 2020 nanti. “Saya sedang rapat. Belum bisa menjawab jauh,” tutupnya.

Penulis : RHM | Editor : SD