IBC, JAKARTA – Terkait penggusuran yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di Jalan Sunter Agung Perkasa VIII, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, juga mendapatkan tanggapan dari Ketua Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) DKI Jakarta Aris Clowor.

Ia mengatakan saat dimintai tanggapannya oleh IBC melalui pesan singkatnya, bahwa penggusuran bukanlah solusi yang terbaik, melainkan hematnya, sangat bertentangan dengan konstitusi.

“Kalau pandangan saya penggusuran itu bukan solusi yang terbaik, karena bertentangan dengan konstitusi pasal 28 H dan Pasal 34 UUD 1945,” tulisnya kepada redaksi, Minggu (17/11/2019).

Artinya lanjut Klowor, pemerintah lepas tanggung jawab terhadap warga negara, dan Pemerintah DKI Jakarta punya kebijakan selama Gubernur Anies Baswedan menjabat tidak ada penggusuran, “itu yang pernah dilontarkan oleh pak Anies,” tegas yang akrab disapa Clowor ini.

Seorang warga Sunter, Tanjung Priok, Jakarta, korban penggusuran mengangkut barang yang tersisa miliknya, Minggu (17/11/2019). Foto : Ist

Selain itu kata Clowor, penggusuran juga menimbulkan masalah baru, bahkan membuat trauma bagi anak-anak dan lain-lainnya.

“Bagi yang melakukan penggusuran itu tidak paham dengan nilai-nilai pancasila, itu bertentangan dengan sila ke- 2, 4 dan 5. Bila terjadi penggusuran warga Sunter Tanjung Priuk, kami sesalkan tindakan yang di lakukan aparatur pemerintah DKI Jakarta,” pungkasnya.

Baca Juga :

Sebelumnya seperti diberitakan Kompas.com, puluhan warga Jalan Sunter Agung Perkasa VIII, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara menjadi korban penggusuran, padahal menurut salah satu warga Subaidah, bahwa mereka adalah pendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat pilgub 2017 silam.

Aksi Demontrasi SRMI DKI Jakarta beberapa tahun yang lalu. Foto : berdikarionline.com.

Begitu juga menurut Ardi (korban) warga setempat mengatakan, dia dan warga lainnya saat kampanye Pilgub DKI Jakarta turut menggalang untuk memenangkan Anies Baswedan, “tapi sekarang malah digusur,” imbuh Ardi.

Untuk diketahui bahwa Pemprov DKI Jakarta menurunkan 1500 personel gabungan, dari pihak Kepolisian Satpol PP dan PPSU, yang berujung bentrokan antara aparat dan masyarakat.

Penulis : RK|Editor : DB