IBC, JAKARTA – Seperti diketahui bahwa Mahkamah Agung memutuskan aset First Travel disita oleh negara dengan putusan kasasi Nomor 3096K/Pid.Sus/2018. Dengan duduk perkara Andika dan Anniesa mencuci sedimikian rupa uang jemaahnya untuk keperluan pribadi.

Berkaitan dengan hal tersebut, kandas perjuangan Jaksa membela para calon jemaah First Travel hingga kasasi. Sementara itu berdasarkan aturan Mahkamah Konstitusi Jaksa sudah tidak dapat kembali mengajukan Peninjauan Kembali (PK) untuk semua kasus.

Namun Jaksa Agung Sanitar Burhanuddin menyatakan pihaknya akan upaya hukum Peninjauan Kembali demi memperjuangkan pengembalian uang jemaah First Travel. “Semua demi kepentingan umum, kita coba ya. Apa mau kita biarkan saja,” ujar dia di Kantornya, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Senin (18/11/2019).

Andika dan Anniesa, Bos First Travel. Foto : IG

Sementera itu secara terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI, Mukri mengaminkan, pihaknya akan melakukan terobosan hukum baru terkait PK. Sebab Jaksa mengupayakan agar rasa keadilan diraih jemaah.

“Meskipun kita tahu, secara normatif berdasarkan Mahkamah Konstitusi tidak boleh PK. Tetapi dengan adanya putusan ini, dalam hal cari keadilan hal itu tidak tercapai. Kita Menganggap, ada kekeliruan dalam penegakan hukum. Terkait barang bukti ini, yang harusnya jadi tuntutan kita malah dirampas untuk negara,” pungkasnya seperti diberitakan detik.com

Penulis : RK|Editor : SD