IBC, JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai persyaratan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kejaksaan Agung RI yang diskriminatif terhadap kelompok orientasi seksual dan identitas gender.

Dengan adanya hal itu, Komnas HAM melayangkan surat kepada Jaksa Agung RI untuk meminta klarifikasinya, sekaligus meminta pembatalan persyaratan tersebut.

Menurut Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM, Beka Ulung Hapsara dalam keterangan tertulisnya, Komnas HAM setidaknya mendapatkan 12 kalimat, yakni, ‘Tidak cacat mental, termasuk kelainan orientasi sek dan perilaku (transgender)’ yang disebutkan pada pengumuman itu.

Foto : Tribun

“Komnas HAM menilai pengecualian pada kelompok tertentu sama sekali tidak berkaitan dengan nilai dan bentuk pekerjaan pada jabatan-jabatan tersebut. Artinya, semua orang dapat melakukan pekerjaan pada jabatan itu tanpa melihat orientasi seksual dan identitas gendernya,” ujar Beka di Jakarta, Senin (25/11/2019).

Lebih lanjut ia menyampaikan, bahwa persyaratan tersebut terbukti bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 281 (2). Persyaratan itu juga telah mencederai UUD 1945 Pasal 27 Ayat (2).

“Perlu digaris bawahi bahwa setiap warga negara pada ayat tersebut menunjukkan tidak ada pengecualian warga negara untuk menikmati hak ini,” terang dia.

Selain itu sambung Beka, persyaratan diskriminatif tersebut bertentangan dengan kewajiban lembaga negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia warga negara termasuk kelompok berbasis orientasi seksual dan identitas gender.

“Hal itu sejalan dengan Pasal 2 UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia yang harus dilindungi,” sambungnya.

“Dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan,” pungkas Beka.

Penulis : RK|Editor : SD