IBC, DUMAI – Perusahaan Bleaching atau penjernih Crude Palm Oil (CPO) yang beroperasi di Kota Dumai, Selasa (26/11/2019) diduga melakukan pembuangan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dilahan terbuka.

PT Bumi Karyatama Raharja (Bukara) dikenal sebagai perusahaan beroperasi di bidang bleaching di Kawasan Industri Dumai (KID) di Keluarahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai.

Perihal pembuangan limbah padat jenis B3 tersebut diduga dilakukan tanpa mengantongi dokumen perizinan.

Berdasarkan keterangan dari profesor yang mengajar sebagai dosen terbang dibeberapa perguruan tinggi di Provinsi Riau mengatakan kandungan dalam pengolahan limbah produksi bleaching CPO terdapat beberapa zat berbahaya.

Profesor yang dikenal aktif mengkritisi soal lingkungan itu membeberkan kandungan berbahaya seperti zat Bentenit, Kapur Tohor, dan Asam Sulfat.

“Tumpukan limbah padat itu sama persis teksturnya dengan tanah kuning, maka banyak orang tidak tahu jika dilihat dengan kasat mata,” kata Pfofesor tersebut yang enggan namanya dimunculkan ketika ditemui disalah satu sekretariat NGO lingkungan yang ada di Pekanbaru, Rabu (27/11/2019).

Namun pihak perusahaan belum berhasil dihubungi terkait hal itu, hanya Customer Service PT Bukara, Tika mengatakan bahwa dirinya tengah cuti melahirkan dan meminta biro IBC menunggu untuk diteruskan keatasannya atas konfirmasi tersebut.

“Pak mohon tunggu ya biar saya hubungi dulu atasan saya, sebab saya tengah cuti melahirkan,” kata Tika menjelaskan melalui saluran telepon.

Kembali kepada profesor, bahwa persoalan lingkungan tersebut, perusahaan harus mengelola limbah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

“Hal tersebut jelas diatur oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun,” jelasnya.

Kemudian Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor KEP-03/BAPEDAL/09/1995 tentang Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Jika terbukti melanggar peraturan tersebut, maka perusahaan berpotensi mendapat denda Rp 3 Milyar dan pidana selama tiga (3) tahun.

Penulis : Faisal | Editor : YES