IBC, JAKARTA – Adanya dugaan dua orang siswa Sekolah Dasar (SD) yang tidak hormat bendera, dan tidak ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya di Batam, Kepulauan Riau, menyebabkan ke dua siswa tersebut dikeluarkan dari sekolah.

Seperti diberitakan media-media nasional diketahui bahwa ke dua siswa tersebut menganut aliran atau ajaran tertentu.

Berkaitan dengan hal itu, Humas PGI Irma Riana Simanjuntak angkat bicara melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (30/11/2019). Ia menyesalkan terjadinya insiden 2 orang siswa yang kehilangan hak belajar di sekolah tersebut.

“Kami melihat hal ini sebagai masalah ekspresi iman yang beririsan dengan masalah ekspresi nasionlisme, yang semestinya bisa diselesaikan dengan dialog menuju saling pengertian,” ujarnya.

Lanjut Irma, namun pada saat yang sama pihaknya juga mengajak saudara-saudara dari Saksi-Saksi Yehowa (SSY) untuk membuka diri dengan mereflesikan kembali ekspresis imannya dalam bingkai kehidupah publik.

Khususnya sambung Irma, dalam hidup bersama sebagai bangsa Indonesia dengan ekspresi nasionlisme yang telah diatur dalam konstitusi dan berbagai regulasi yang berlaku.

“Mengingatkan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Education For All adalah ajakan Deklarasi Dakkar pada tahun 2000 yang sesuai dengan arahan UUD 1945 pasal 31,” paparnya.

Selain itu Irma menyampaikan, ajaran SSY memang berbeda dengan ajaran mendasar umumnya Gereja-Gereja di Indonesia. Namun demikian, tidak ada alasan warga gereja untuk meminta negara membatasi atau melarang keberadaan SSY.

“Bisa saja ajaran SSY dianggap tidak sesuai dengan ajaran gereja pada umumnya, namun hal tersebut juga harus dihormati. Hal ini mengingat kebebasan beragama, sesuai dengan ajaran agamanya, merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin oleh UUD 1945 pasal 29,” tegas Irma.

Ia jug berharap, bahwa adanya upaya yang sebaiknya dilakukan oleh gereja-gereja adalah memperlengkapi umatnya hingga memiliki pengetahuan yang benar, tentang ajaran agamanya, agar tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, termasuk ajaran agama yang dapat menyesatkannya.

“Meminta keseriusan negara untuk menjamin hak setiap warga negara, termasuk pengikut SSY, untuk memeluk agama dan keyakinannya, serta jaminan keamanan dalam melaksanakan ibadahnya,” sambungnya.

Pihaknya juga mendorong gereja-gereja untuk ikut peduli pada mereka yang berkeyakinan lain, terutama mereka yang didiskriminasi karena keyakinan imannya yang berbeda.

“Jika memang terbukti ada unsur dari pengajaran SSY yang menolak atau bertentangan dengan Pancasila, dan ada sikap pengikut SSY tidak mematuhi konstitusi serta regulasi berlaku, maka hal ini diserahkan sepenuhnya untuk ditindak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,” tuturnya.

Menutup keterangan tertulisnya, pihaknya juga memiliki harapan agar kemajemukan yang ada di tengah anak-anak bangsa dapat dikelola secara dialogis, dan negosiatif demi membangun Indonesia sebagai rumah bersama bagi semua orang.

“Kiranya kita dapat menjadi sahabat bagi semua orang,” pungkasnya.

Penulis : RK|Editor : SD