IBC, PELALAWAN – Konflik masyarakat adat Desa Telayap dengan perusahaan sawit PT. Adei Plantation Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau memasuki babak baru.

Perwakilan dari ahli waris masyarakat adat Erzepen mengatakan, bahwa saat ini dirinya mendesak agar diakhir masa jabatan Bupati Pelalawan HM Harris agar meninggalkan kesan indah bagi masyarakat Desa Telayap Kecamatan Pelalawan itu.

“Bupati harus meminggalkan kesan baik diakhir masa jabatannya dengan menyelesaikan konflik tanah,” ujar Erzepen melalui WhatsApp pribadinya kepada IBC, Selasa (3/12/2019) sore.

Dalam pernyataannya Erzepen mengatakan bahwa ia meminta Pemkab bersikap tegas untuk menyurati pihak manajemen perusahaan agar membayarkan ganti rugi atas lahan seluas 9,6 HA kepada ahli waris.

“Ia pada beberapa hari lalu saya melalui sambungan telepon sudah menyampaikan kepada Kabag TAPEM (tatanan pemerintahan) untuk mengambil sikap tegas kepada PT Adei,” katanya.

Kabag TAPEM, Rozi melalui Erzepen mengyampaikan, bahwa Bupati Pelalawan HM Harris telah menginstruksikan kepadanya untuk segera menyurati pihak perusahaan terkait penyelesaian konflik yang sudah bertahun-tahun lamanya.

“Kabag TAPEM mengatakan bahwa sudah ada intruksi dari Bupati agar dirinya menyurati pihak perusahaan, namun saya belum tau apa dan kapan Surya tersebut akan dikirimkan,” jelas Erzepen.

Pada saat audiensi beberapa waktu lalu (6/11/2019) yang dimediatori oleh Pemkab Pelalawan yang diwakilkan oleh asisten satu Zulfahmi, pihak management perusahaan mengklaim bahwa atas lahan yang dipersoalkan oleh masyarakat tersebut sudah pernah dilakukan pembayaran.

Namun ketika diminta pihak masyarakat untuk dibuktikan kepada siapa perusahaan melakukan pembayaran ganti rugi tersebut, PT Adei tidak menjelaskan.

“Jika mereka (PT Adei Plantation – red) mengatakan sudah membayar ganti rugi, tolong tunjukan mana buktinya. Kan tidak bisa mereka buktikan,” kata Erzepen.

Dirinya menambahkan jika perusahaan tidak membayar ganti rugi maka harus dikeluarkan dari HGU nya.

“Jika perusahaan tidak mau membayar ganti rugi atas lahan 9,6ha tersebut, kami minta itu dikeluarkan dari HGU nya,” tutupnya.

Penulis : Faisal | Editor : YES