IBC, MALUT – Menjadi pengontrol dalam kebijakan pemerintahan di Provinsi Maluku Utara, Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Malut, menilai pengangkatan pejabat Sekretaris Daerah Maluku Utara tidak sesuai dengan prosedur.

Hal ini disampaikan Ketua Umum PKC PMII Yulief Assegaf, bahwa pengangkatan Pejabat Sekretaris Daerah dalam berita negara republik Indonesia No 1359. 2019 kemendagri penunjukan penjabat sekretaris Daerah.

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2019 Tentang penunjukan Pejabat Sekretaris Daerah telah dilangkahi oleh orang nomor satu di Maluku Utara itu.

“Pada Pasal 3 Penjabat sekretaris daerah provinsi yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a harus memenuhi persyaratan memiliki pangkat paling rendah pembina utama muda golongan IV/c.” jelas Ulif kepada IBC Biro Provinsi Malut di kantornya, Junat (13/12/2019) kemarin.

Ulief juga menambanhkan dalam pengangkatan sekda juga diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pejabat Sekretaris Daerah.

“Pada Pasal 6 Calon penjabat sekretaris daerah diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan memiliki pangkat paling rendah pembina utama muda golongan VI/C untuk penjabat sekretaris daerah provinsi,” terangnya.

Namun semua itu berbeda kata Ulif dengan surat yang di keluarkan oleh Gubernur Malut Nomor : 821/JPTM/ /XI/2019.-/05 Kepada Menteri Dalam Negeri Tentang Perihal usul penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara.

“Pertama Andi Bataralifu, NIP : 19710906 199202 1 002 Pangkat/Gol : Pembina Tk. I/IV.b jabatan : Direktur Penataan Daerah, OTSUS dan DPOD Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri. Kedua Matheos Tan, NIP : 19720425 199203 1 001 Pangkat/Gol : Pembina Tk. I/IV.b Jabatan : Kepala Pusat Inovasi Daerah, Badan Penelitian Dan Pengembangan Kemendagri. Ketiga, Nyoto Suwignyo, NIP: 19651028 199103 1 001, Pangkat/Gol: Pembina Utama Muda/IV.c Jabatan, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Ditjen Bina Bangda Kemendagri,” sebut Ulif dari surat itu.

Lebih lanjut Ulif membeberkan dari surat itu gubernur kemudian meminta kepada Andi Bataralifu, karena memiliki kedekatan meski jelas jelas itu melanggar aturan.

“Di dalam surat itu gubernur meminta sebagai bahan pertimbangan, dari ketiga calon Penjabat Sekretaris Daerah yang diusulkan diatas, kami berharap kiranya Bapak Menteri dapat menunjuk Andi Bataralifu, sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, dengan pertimbangan bahwa sebelumnya kami telah memiliki kedekatan dan kesesuaian visi/pandangan sehingga diharapkan dapat lebih menyatukan sinergitas dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik,” beber Ulif sembari mengutip isi surat tersebut.

Menurut Ulif jika mengikuti aturan harusnya Nyoto Suwignyo karena memiliki Pangkat/Gol Pembina Utama Muda/ IV.c bukanya mengangkat Andi Bataralifu, yang memiliki Pangkat/Gol : Pembina TK I / IVb

“Disinilah saya melihat kesalahan yang di lakukan oleh gubernur Maluku Utara,” tandasnya.

Ia berharap gubernur segara menijau kembali kebijakan yang di lakukan agar tidak menyalahi prosedur.

“Gubernur segera menijau kembali dan menggantikan pejabat sekretaris daerah sesuaui dengan ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.

Penulis : GML|Editor : SD