IBC, JAKARTA – Menyikapi Sambutan Jokowi dalam acara Musrenbangnas pada tanggal 16 Desember 2019 di Istana Negara, pemerintah Joko Widodo memfokuskan untuk mengatasi problem ekonomi Indonesia, yakni mengatasi soal defisit neraca perdagangan.

Terkait hal tersebut Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Muhammad Asrul menyampaikan, setidaknya ada dua point menjadi titik fokus pemerintah mengatasi neraca perdagangan, pertama menekan impor migas dan Ekspor Bijih Nikel.

“Dalam proses menekan impor migas pemerintah akan memberantas mafia migas, yang selama ini mengendalikan kebijakan importir migas. Kinerja mafia impor migas sangat cukup sistemik dan bisa mengintervensi kebijakan,” ujar Asrul di Jakarta, Kamis (19/12/2019).

Ketum LMND, Muh Asrul. Foto : Ist

Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa selain memberantas mafia migas, presiden Jokowi juga harus fokus pada tata kelola migas untuk meningkatkan lifting migas nasional.

“Produksi lifting migas nasional diakhir tahun 2019 hanya berkisar pada kisaran 178.208 barel. Sementara target PT. PHE menargetkan produksi lifting migas di tahun 2020 sebesar 181.510 barel. Produksi lifting minyak kita harus terus ditingkatkan dengan beberapa cara strategis,” kata Asrul.

Selain itu sambung dia, Pemerintah harus berani melakukan investasi dalam tahapan eksplorasi dan eksploitasi migas nasional agar menemukan potensi cadangan minyak baru. Investasinya sebesar USD 216 Juta, hingga akhir tahun ini investasi sebesar USD 328 Juta.

Begitu juga lanjut Asrul, Pemerintah harus mampu membangun kilang minyak nasional, karena sudah selama 34 tahun terakhir pemerintah belum mampu membangun kilang minyak baru. Masih mengandalkan kilang minyak peninggalan kolonialisme.

“Padahal dalam Program Strategis Nasional (PSN) memfokuskan pada program pembangunan kilang minyak baru yang ada di Bontang dan Tuban, serta mendorong percepatan proyek revitalisasi 5 kilang minyak eksisting yang harus ditingkatkan kapasitasnya antara lain di daerah Cilacap, Bulongan, Balikpapan dan Plaju,” tambahnya.

“Pemerintah harus mencari alternative energy terbarukan. Misalnya B-20 dan B-30 yang pelaksanaannya harus digenjot,” papar pria yang lulusan sarjana pertambangan ini.

Berkait dengan ekspor bijih nikel Asrul juga berpendapat, kebijakan pemerintah dalam melarang ekspor bijih nikel perlu untuk didukung oleh segenap rakyat Indonesia.

Tetapi kata Asrul, harus dilihat bahwa larangan izin ekspor yang seharusnya 2022 tetapi dipercepat di awal Januari 2020 disebabkan selain melebihi kapasitas volume ekspor juga untuk mengurangi defisit neraca perdagangan.

“Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam melarang izin ekspor nikel antara lain, hilirisasi harus menjadi konsentrasi pemerintah dalam proses pembangunan smelter (pengolahan bahan galian) agar bisa mengurangi bahkan menstop ekspor bijih nikel,” terang Asrul.

Sementara itu smelter harus diprioritaskan untuk mengolah bahan mentah menjadi produk setengah jadi (intermediate product) serta produk jadi (Finaly Product). Tujuannya selain membangun industrialisasi nasional juga akan meningkatkan pendapatan negara dengan pembangungan smelter sesuai UU No 4 Tahun 2009 tentang Minerba.

“Karena pendapatan lebih akan banyak didapat jika pemerintah mulai fokus pengolahan produk setengah jadi menjadi produk jadi. Di sinilah Indonesia akan disegani oleh dunia internasional jika berhasil membangun industry nasionalnya untuk mengolah kekayaan alam yang sangat melimpah yang tidak dimiliki oleh negara lain,” jelas Asrul.

Menutup pandangannya terkait keputusan pemerintah tentang mengatasi defisit neraca perdagangan, ia mengutarakan, pelarangan ekspor bijih nikel ini juga akan memberangus perusahaan tambang illegal yang selama ini mendapat keuntungan dari ekspor tersebut.

“Perusahaan-perusahaan ilegal harus ditindak tegas, dan butuh ketegasan dari pemerintah. Negara harus menyelamatkan setiap jengkal kekayaan alam yang dimiliki untuk diperuntukan sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya untuk korporasi dan pemilik modal sesuai dengan amanah pasal 33 UUD 1945,” pungkasnya.

Penulis : APG|Editor : SD