IBC, JAKARTA – Ditangkapnya Direktur Pustaka, Sudarto yang memperjuangkan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Sumatera Barat oleh Polda Sumatera Barat mendapatkan protes keras dari Koalisi Pembela HAM Sumbar.

Pasalnya Sudarto dituduh sebagai penyebar informasi yang menimbulkan kebencian. Penangkapan itu dilakukan berdasarkan laporan atas nama Harry Permana pada tanggal 29 Desember 2019 yang lalu.

Harry (pelapor) merasa terkejut saat melihat postingan Sudarto yang mengatakan, “ada pelarangan ibadah natal”. Namun pelapor mengecek surat Walinagari mengatakan, tidak ada pelarangan ibadah, yang ada dilarang membawa jemaah dari luar Sikabu untuk beribadah.

Menurut Direktur LBH Padang, Wendra Rona Putra, penangkapan terhadap Sudarto merupakan salah satu bentuk pembungkaman demokrasi di Indonesia.

“Pemakaian pasal-pasal karet dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik terus dilakukan oleh negara untuk membungkam suara-suara kritis dalam menyuarakan hak-hak masyarakat yang ditindas dan dikucilkan untuk menjalankan agama yang dipercayai,” ujarnya dalam siaran persnya yang diterima redaksi, Rabu (8/1/2020).

Baca Juga :

Lebih lanjut ia menyampaikan, tentunya penangkapan Sudarto sangat berbahaya bagi perkembangan demokrasi ke depan terlebih dalam isu-isu kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Wendra Rona Putra selaku penasehat hukum saat ini masih mendampingi Sudarto dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Polda Sumbar.

Menurutnya dalam penangkapan ini terdapat kejanggalan karena sebelumnya Sudarto sebelumnya tidak pernah dipanggil oleh Polsek, Polres Dharmasraya dan Polda Sumatera Barat.

“Penangkapan terjadi tiba-tiba tanpa prosedur pemanggilan terlebih dahulu telah melanggar ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang mengamanatkan sebelum penangkapan mestinya dilakukan upaya paksa pemanggilan,” paparnya.

Oleh karena itu, sambung Wendra, Koalisi Pembela HAM Sumbar mengecam tindakan Polda Sumatera Barat yang diduga melakukan kriminalisasi terhadap Sudarto.

“Kami mendesak Sudarto untuk dibebaskan sekarang juga. Sejatinya penjara diperuntukkan bagi orang -orang yang melanggar hak asasi orang lain diantaranya yang menghambat aktivitas peribadatan bagi umat beragama,” pungkas Wendra yang mewakili Koalisi Pembela HAM Sumbar.

Sementara itu, Anggota koalisi Rifai Lubis menegaskan, bahwa Polda jangan penjarakan orang-orang yang memperjuangkan hak atas beribadah orang lain, karena tentunya setiap orang berhak memeluk, menyakini dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.

“Semestinya penjara itu diperuntukkan bagi orang yang membuat hak orang lain terpenjara. Kami tahu Sudarto adalah orang memperjuangkan kebebasan beribadah orang lain bukan malah menghambatnya,” tambahnya.

Menutup siaran persnya Koalisi Pembela HAM Sumbar mengutarakan, bahwa tindakan polisi tersebut di khawatirkan semakin memberi ruang untuk terus berkembangnya intoleransi di Sumatera Barat.

Untuk diketahui Sudarto adalah aktivis kebebasan beragama yang sebelumnya memperjuangkan hak-hak masyarakat Kabupaten Dhamasraya yang hendak beribadah natal Desember 2019 yang lalu. Ia mengkritisi pelarangan oleh pemerintah setempat.

Penulis : AI|Editor : SD