IBC, MERANTI – Masalah tidak dibayarnya 4 bulan tunjangan kerja PNS, dan 35 persen siltap Alokasi Dana Desa, menjadi saling tuding beberapa pihak. Bahkan masalah tersebut juga hingga kepada jumlah tenaga honorer yang tidak rasional ikut di bawa-bawa.

Hal itu disebutkan Bupati Kepulauan Meranti dalam pidatonya, pada pelantikan 175 Eselon II, III dan IV di lingkungan Pemkab Meranti, yang dilaksanakan di Ball Room Grand Meranti Hotel, Selasa (7/1/2020).

Menurut Bupati alokasi anggaran yang digunakan untuk membayar pegawai Honorer di Sekretariat DPRD Kepulauan Meranti sudah tidak rasional.

Terkait hal itu Bupati mengatakan, bukan disebabkan oleh Meranti tidak punya uang, tapi lebih pada untuk melakukan rasionalisasi terhadap hal yang dianggap melanggar aturan pengalokasian anggaran.

“Jadi dengan total honorer yang mencapai 200-an orang sudah tidak rasional lagi untuk satu Sekretariat DPRD,” ungkap Bupati.

Selain itu Bupati juga mengatakan, terkait masalah tidak dibayarkannya Alokasi Dana Desa (ADD), juga disebabkan karena tidak disalurkannya Dana Bagi Hasil Kepulauan Meranti oleh Kementerian Keuangan RI, sehingga bagi Kabupaten/Kota yang memiliki anggaran pas-pasan seperti daerahnya mengalami dampak yang besar.

“Bagi Kabupaten Kota yang memiliki anggaran besar mungkin tidak terlalu berpengaruh, tapi bagi Kabupaten yang anggaranya pas-pasan seperti Meranti memberikan dampak yang besar. Dana yang tak disalurkan berjumlah 86 Miliar, dan ini tentu menganggu pembayaran dana ADD dan SKPD yang terlambat mengusulkan,” jelas Bupati.

Untuk itu Bupati menegaskan kepada seluruh Kepala Desa, jangan hanya bisa menuntut pencairan, tapi juga harus membuat laporan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana desa yang telah dicairkan sebelumnya.

Oleh karenanya Bupati meminta Camat mengintruksikan kepada Kades untuk membuat laporannya karena setiap anggaran ADD yang disalurkan harus dipertanggungjawabkan secara jelas.

Laporan : Noeradi
Penulis : NRD|Editor : YES