IBC, JAKARTA – Terkait ditangkapnya aktivis Pustaka Sudarto pada Selasa (7/1/2020) kemarin, SETARA Institute menganggap apa yang dilakukan Polda Sumbar merupakan tindakan kriminalisasi.

“Ini tindakan kriminalisasi, karena apa yang dilakukan oleh Sudarto hanyalah mengadvokasi hak kebebasan beribadah kelompok minoritas yang sudah bertahun-tahun mengalami diskriminasi dan restriksi,” tegas Wakil Ketua SETARA Institute Bonar Tigor kepada IBC melalui pesan singkat Whatsapp di Jakarta, Rabu (8/1/2020).

Menurut Bonar penangkapan Sudarto atas adanya aduan dari pihak pelapor kepada Polda Sumbar sudah melanggar prosedur.

“Tindakan Polda Sumbar yang hanya mendengarkan aduan sepihak dan langsung menangkap jelas adalah perbuatan melanggar prosedur,” paparnya.

Bonar menegaskan apa yang dilakukan Polda Sumbar berlawanan dengan sikap Presiden Jokowi yang menggaungkan anti intoleransi.

“Ini bertentangan dengan sikap Presiden Jokowi yang mencanangkan anti intoleransi bahkan bertentangan juga dengan kebijakan Kepolisian RI yang akan mengayomi masyarakat dan melindungi hak setiap warganegara,” tegasnya.

Melihat hal tersebut, Bonar mengungkapkan bahwa Kapolri Jendral Idham Aziz perlu melakukan evaluasi terhadap Polda Sumbar.

“Tentu perlu dilakukan evaluasi terhadap polda Sumbar. Karena kebijakan daerah harus mengacu pada kepolisian RI. Apalagi pemerintah Jokowi sedang giat mencanangkan kebijakan yang anti intolerasi dan radikalisme,” tuturnya.

Adanya perbedaan sikap antara pejabat di pusat dengan di daerah, Bonar menyatakan SETARA Institute mendorong mereka bertindak sesuai Konstitusi.

“Kami menyadari bahwa masih ada perbedaan sikap antara pejabat di pusat dengan di daerah. Dalam setiap kesempatan bertemu dengan pejabat pemerintah, entah itu Mendagri, Menhukham atau Menag, kita selalu mendorong mereka untuk bertindak sesuai konstitusi,” pungkasnya.

Penulis : EG | Editor : YES