IBC, JAKARTA – Aksi unjukrasa dari Aliansi Pemuda dan Masyarakat Gresik (APMGS) mendesak Pemerintah Kabupaten Gresik agar segera merealisasikan pembebasan lahan. Pasalnya Masyarakat menganggap pemkab tidak serius mewujudkan normalisasi Kali Lamong.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Aliansi Pemuda dan Masyarakat Gresik Nasrin Hasan dalam orasinya di Halaman Kantor Pemerintah Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Kamis (9/1/2020).

Ia menegaskan, bahwa ketidakmerataanya infrastruktur yang berada di Gresik Selatan, karena pemerintah Kabupaten tidak memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Gresik Selatan.

Spanduk Bertuliskan “Nyawa Tak Bisa Digantikan Mie Instan”. di Gresik, Jawa Timur, Kamis (9/1/2020). Foto : Ist

Yaitu sambung dia, terkait normalisasi Kali Lamong, yang hanya mementingkan infrastruktur sebenarnya tidak menjadi kebutuhan primer atau prioritas masyarakat.

“Kami menuntut pemerintah Kabupaten Gresik segera meralisasikan normalisasi Kali Lamong dan pembuatan irigasi anak Kali Lamong untuk kebutuhan persawahan dan tambak,” papar Nasrin.

Nasrin juga mendesak pemerintah Kabupaten Gresik untuk segera membentuk tim pelaksanaan normalisasi Kali Lamong, agar kedepan, kata dia bisa lebih baik lagi.

Aksi unjukrasa tersebut juga mendapatkan tanggapan dari pemerintah Kabupaten Gresik yang diwakilkan Wakil Bupati, Moh Qosim yang mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah mau peduli terhadap rakyat yang sekarang terdampak banjir.

Wakil Bupati menjelaskan, bahwa banjir Lamong bukanlah urusan pemerintah daerah, melainkan urusan dan kewenangan dari pihak Badan Pengembangan Wilayah Sungai (BPWS), sedangkan kewenangan pemerintah daerah adalah pembebasan lahan.

“Kami selaku pemerintah Kabupaten Gresik juga tidak ingin terjadi kebanjiran. Semua kita kembalikan kepada aturan hukum yang berlaku, karena semua sudah ada bagian dan kewenangannya masing-masing,” pungkasnya.

Laporan : RK|Editor : HK