IBC, RANGKASBITUNG – Masyarakat yang tergabung dalam Paguyuban Warga Blok Terbang, Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten, seharusnya sebagai pihak tunggal yang menerima ganti rugi atas tanah seluas 65 hektar yang terletak yang menjadi bagian dari Proyek Nasional Waduk Karian yang berada di Desa Pasir Tanjung Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten.

Demikian disampaikan Kuasa Hukum Kamal Pane SH, MH yang merupakan kuasa hukum masyarakat Blok Terbang, yang saat ini sedang memperjuangkan hak ganti rugi atas pemakaian lahan pertaniannya yang terimbas kegiatan Waduk Karian, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten.

Bahwa perlu diketahui, jauh sebelum PTPN VIII mengklaim lahan seluas 65 Hektar yang ditanami oleh Warga Blok Terbang tahun 2004, warga Blok Terbang sejak tahun 1960 bercocok tanah di kawasan Blok Terbang, dan sewaktu Perusahaan Co. Carco yang kemudian beralih kepada PT Linggasari, tidak pernah ada gangguan ataupun sengketa antara warga Blok Terbang dan Perusahaan Co. Carco maupun PT Linggasari.

“Saat terjadi persidangan konsinyasi di Pengadilan Rangkasbitung pada Awal 2019 tahun lalu, HGU PTPN VIII kebun Lebak diduga masih atas nama PT Linggasari dan HGU tersebut dengan status tidak aktif sejak tahun 2004, jadi sebenarnya masuknya PTPN VIII sebagai salah satu pihak dalam perkara Konsinyasi tersebut cacat hukum, seharusnya Warga Blok Terbang yang menguasai lahan seluas 65 hektar dan warga telah mendapatkan nomor induk bidang di BPN Lebak, dan memiliki Girik/Letter C atas tanah tersebut, menjadi satu satunya pihak yang menerima ganti rugi Waduk Karian,” terang Kamal.

HGU ATAS NAMA PT LINGGASARI

Kamal juga menjelaskan bahwa HGU PT PTPN VIII Kebun Lebak diduga selama ini masih atas nama PT Linggasari, dan HGU tersebut diduga telah habis masa berlakunya selama belasan tahun, dan hingga saat ini belum diperpanjang.

Dengan demikian, seharusnya, pihak PTPN VIII tidak dapat dijadikan sebagai pihak yang turut berkeberatan atas lahan seluas 65 hektar di Blok Terbang, Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Rankasbitung, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten yang terimbas akibat Proyek Nasional Waduk Karian.

“Bahwa perlu diketahui, mengacu kepada UUPA Nomor 6 Tahun 1960, Pasal 34 poin b jelas menyatakan ‘Hak guna usaha hapus karena dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi,” ujarnya.

Lanjut Kamal, demikian pula dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah, jelas pada pasal 17 poin (1) menyatakan Hak Guna Usaha hapus: berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya.

“Pada poin (2) Hapusnya Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan tanahnya menjadi Tanah Negara. Demikian pula dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha, Pasal 54 jelas menyatakan ‘apabila Hak Guna Usaha hapus dan tidak dapat diperpanjang, bekas pemegang hak wajib membongkar bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya dan menyerahkan tanahnya kepada negara dalam keadaan kosong paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun sejak hapusnya hak, karena hampir belasan tahun HGU kebun Lebak tidak diperpanjang,” papar Kamal.

Maka lanjut dia, hak atas tanah seluas 65 hektar yang terletak di blok terbang, tidak dapat di klaim oleh PTPN VIII, apalagi lahan tersebut sejak tahun 1960 tidak pernah ada sengketa warga dengan PT Linggasari, namun sejak pengelolaan oleh PTPN VIII barulah terjadi sengeketa dengan warga.

Pihaknya saat ini telah melaporkan permasalahan ini kepada Presiden Jokowi. Menurutnya kamal, Warga Blok Terbang sangat pantas menjadi pihak tunggal sebagai pihak yang menerima ganti rugi, apalagi saat ini warga Blok Terbang tersebut sebagian besar hanya sebagai petani biasa, dan uang ganti rugi tersebut diharapkan dapat menjadi modal untuk membeli lahan pertanian di tempat lain.

“Warga, sangat memohon kepada Bapak Presiden untuk mengambil kebijaksanaan, agar PTPN VIII menarik diri dari klaim kepemilikan lahan seluas 65 hektar di Blok Terbang, Lebak Banten,” kata dia.

Selain itu ia juga menyampaikan, bahwa warga saat ini sangat mengharapkan uang ganti rugi tersebut untuk membeli lahan pertanian atau modal usaha untuk menghidupi keluarga dan biaya pendidikan anak, warga Blok Terbang sangat memohon keadilan ekonomi kepada Presiden Jokowi.

“Tolong presiden mengambil kebijaksanaan agar PTPN VIII menarik diri dari klaim kepemilikan lahan seluas 65 di Blok Terbang,” lanjutnya.

Untuk diketahui, uang ganti rugi lahan seluas 65 Hektar saat ini telah dititip melalui Pengadilan Negeri Lebak oleh Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian yang merupakan satuan kerja yang berada dibawah Dirjen SDA Kementerian PUPR.

Warga Paguyuban Blok Terbang dan PTPN 8 merupakan pihak yang diakui sebagai penerima ganti rugi sesuai dengan Berita Acara No. 1/Pdt.P. Kons/2019/PN.Rkb, 2/Pdt.P. Kons/2019/PN.Rkb, 3/Pdt.P. Kons/2019/PN.Rkb Pengadilan Negeri Rangkasbitung, Provinsi Banten.

Penulis : RZL|Editor : SD