IBC, JAKARTA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melakukan sidang pembacaan putusan terhadap Teradu Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan yang terkait kasus suap Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan.

Sidang tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim DKPP Muhammad dengan didampingi Anggota DKPP Ida Budhianti dan Teguh Parsetyo.

Wahyu sebagai teradu tidak dapat menghadiri sidang tersebut karena berada di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam sidang tersebut Muhammad membacakan putusan yabg ditetapkan DKPP.

“Putusan yang pertama, DKPP mengabulkan pengaduan para pengadu untuk seluruhnya. Kemudian yang kedua, DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada teradu Wahyu Setiawan sebagai anggota KPU RI sejak putusan ini dibacakan,” kata Plt Ketua DKPP Muhammad di Ruang Sidang DKPP, Lantai 5, Jalan M.H. Thamrin, No. 14, Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Muhammad menambahkan putusan yang ketiga, memerintahkan Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. “Ketiga, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini,” tambahnya.

Terakhir Muhammad meminta Presiden Joko Widodo mematuhi putusan ini. “Keempat, Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 7 hari,” tutupnya.

Pihak pengadu yang menghadiri sidang tersebut adalah Ketua Bawaslu, Abhan beserta Anggota Bawaslu, Rahmad Bagja dan Ratna Dewi Pettalolo. Sedangkan dari pihak terkait hadir Ketua KPU, Arief Budiman dan Komisioner KPU, Hasyim Asy’ari, serta Viryan Aziz.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan sebagai tersangka, terkait dugaan penerimaan suap dalam proses penetapan penggantian antarwaktu anggota DPR RI periode 2019-2024.

Dalam kasus ini, Wahyu Setiawan diduga meminta uang sebesar Rp900 juta kepada Harun Masiku, agar ditetapkan oleh KPU menjadi anggota DPR RI pengganti antarwaktu menggantikan caleg yang meninggal, Nazaruddin Kiemas.

Penulis : Apg | Editor : YES