IBC, MALUT – Surat Keputusan No.623/KPTS/MU/2019 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Selaku Pejabat Pengelola Keuangan yang Bersumber dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2020.

Terkait hal tersebut LPP-Tipikor Malut melakukan aksi unjukrasa di depan Kantor Gubernur Maluku Utara, Kamis (16/01/20/20). Pasalnya mereka menganggap bahwa Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba dan Wakil Gubernur M. Ali Yasin dinilai gagal mengendalikan perangkat SKPD.

Salah satu perserta aksi Muhlas Ibrahim menegaskan, bahwa pengelolaan kewenangan dan kebijakan Birokrasi Pemda provinsi Maluku Utara di bawah kendali Gubernur KH. Abdul Gani Kasuba dan Wakil Gubernur M. Ali Yasin Ali dinilai gagal karena tidak mampu mengendalikan perangkat SKPD, khususnya Dinas Pertanian Provinsi Malut yang telah dengan sengaja melanggar prosedur dan mekanisme dalam penerbitan SK tersebut.

“Kebijakan yang diambil oleh Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara terkait dengan Paket Pekerjaan Pengembangan Kawasan Pisang di Kabupaten Halmahera Barat melalui surat yang disampaikan oleh Plt. Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara kepada Pokja II Biro Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga dianggap keliru,” jelasnya.

Bahkan Muhlas membeberkan, bahwa dalam surat tersebut Plt. Dinas Pertanian langsung menunjuk dan menetapkan salah satu rekanan sebagai pemenang tanpa melalui mekanisme tender.

Orasi massa aksi yang berjalan kurang lebih 2 jam tersebut diakhiri dengan pertemuan Hearing dengan Pemda Provinsi Maluku Utara yang diwakili oleh Asisten I Pemda Provinsi Malut diruang rapat lantai 4.

Sementara itu Koordinator Aksi LPP-Tipikor Malut Alan Ilyas menegaskan kepada Gubernur Maluku Utara, agar segera mengevaluasi Plt. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara terkait dengan Penerbitan SK dan Surat yang disampaikan oleh Plt.

Kepala Dinas Pertanian kepada Pokja II terkait penunjukan dan penetapan kepada salah satu Rekanan sebagai pelaksana pekerjaan pengembangan kawasan pisang di kabupaten Halmahera Barat.

Kedua Alan menegaskan kepada Gubernur Maluku Utara, segera copot Jabatan Plt. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara sebagai bentuk menjaga marwah dan harga diri Pemda Provinsi Maluku Utara di mata publik.

“Dari hal-hal konyol seperti tersebut diatas, yang mengesankan pemerintah tidak paham tentang tata kelola administrasi pemerintahan,” kata Alan.

Ketiga Alan menegaskan kepada Inspektorat segera menindak lanjuti ke Aparat Penegak Hukum terkait dengan penerbitan SK tersebut diatas.

“Ini tentunya memiliki dampak hukum pada aspek pengelolaan keuangan pada instansi dinas pertanian provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2020 ke depan,” terang dia.

Atas tindakan tersebut Alan akan menempuh kasus ini lewat jalur Hukum. “Kasus ini akan di laporkan secara Resmi besok, pada Polda dan kejaksaan tinggi Maluku Utara dalam hal mendesak aparat penegak hukum segera melakukan pemeriksaan dan penyelidikan kepada para terduga di atas,” tutup Alan.

Penulis : GAMAL|Editor : YES