IBC, SERANG – Dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Serang serapan anggarannya masih rendah keduanya yakni Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Setda Daerah Kota Serang.

Wali Kota Serang, Syafrudin mengatakan berdasarkan hasil evaluasi BKPSDM di tahun 2019 ini hanya menyerap sebesar 80 persen dan Sekretariat Daerah sebesar 87 persen.

Rendahnya serapan anggaran di BKPSDM, dikatakan Syafrudin disebabkan adanya anggaran CPNS yang seharusnya digunakan pada akhir tahun 2019 akan tetapi pelaksanannya ditahun 2020.

“Ini alasannya yang pertama BKPSDM ada anggaran CPNS yang seharusnya digunakan pada akhir tahun 2019, akan tetapi CPNS ini pelaksanaannya tahun 2020 di sekitar bulan februari-maret jadi anggaran itu menjadi silpa, kemudian penyerapannya menjadi 80 persen,” kata Syafrudin usai rapat evaluasi di Kantor Setda Selasa (21/1/2020).

Kemudian rendahnya serapan anggaran di Sekretariat Daerah (Setda), Syafrudin menuturkan akbibat belanja pegawai yang awalnya di Setda terdapat 70 pegawai, karena adanya mutasi dan rotasi kini menjadi 46 orang.

“Karena belanja pegawai yang awalnya pegawai di setda ini 70 orang karena dengan ritasi dn mutasi menjadi 46 orang jadi itu bukan belanja langsung tapi belanja pegawai,” ujarnya

Kendati dimikian, lima OPD lainnya masuk kedalam penyerapan anggaran yang tertinggi seperti, Inspektorat, Perpustakan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Ketenaga Kerjaan dan transmigrasi, dan Disperindagkop Kota Serang.

“Jadi 5 besar ini diatas 96 persen jadi ada yang 97 dan 96 persen,” ungkapnya.

Rapat evaluasi tersebut juga membahas soal Pendapatan Asli Daerah (PAD), Wali Kota Serang menyebutkan bahwa Disnas Perhubungan (Dishub) Kota Serang menyumbang PAD paling rendah sebesar 32 persen dibandingkan OPD lainnya.

“Untuk PAD retribusi baik parkir dan juga Disperindagkop, DLH, Dinkes ini yang paling rendah adalah Dishub dengan 32 persen kemudian yag keduanya yaitu Disperindagkop dengan 58 persen, dan DLH sebesar 62 persen,” ucap dia.

Masih rendahnya PAD tersebut, menurut Syafrudin perlu ada kajian terutama untuk Dishub yang dibawah 50 perse. “Jadi ini perlu ada kajian lagi terutama untuk masalah Dishub ini dibawah 50 persen,” pungkasnya.

Penulis : RZK|Editor : SD