IBC, MERANTI – Kepala Desa Bantar Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti, diduga lakukan penyimpangan prosedur atas pelaksanaan pembangunan terminal pelabuhan, sehingga terindikasi adanya Mark up anggaran pada kegiatan tersebut. Selasa (21/1/2020).

Pelabuhan di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Meranti, Riau. Foto : Noerhadi|IBC

Pembangunan yang dananya bersumber dari dana pengembalian atas temuan pada tahun sebelumnya itu sebesar lima puluh juta rupiah, terkesan sangat fantastis bila dibandingkan dengan kegiatan yang dilaksanakan.

Sebagai mana dikatakan ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Tim Pencari Fakta dan Keadilan (LSM-TPK), ketika melakukan investigasi pada pembangunan itu, bahwa selain diduga adanya Mark up anggaran, Kepala Desa juga terkesan tidak menampakkan sifat transparansinya dalam pengelolaan dana desa.

“Kuat dugaan adanya mark up anggaran yang dilakukan oleh Kades pada pembangunan tersebut, karena bangunan berdiameter 5 x 5 dan terbuat dari kayu itu dapat dihitung secara kasat mata penggunaan materialnya,” ujar M. Rafi.

Selain itu ia juga mengatakan, transparansi pengelolaan keuangan Dana Desa (DD) wajib dilakukan guna memastikan bahwa desa dapat memenuhi prinsip akuntabilitas, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dan desa menjadi salah satu institusi publik yang turut menjadi aktor dalam UU KIP itu sendiri.

“Pada pelaksanaan pembangunan tersebut, kades juga terkesan tidak transparansi, yaitu tidak meletakkan papan informasi kegiatan, padahal itu wajib dilakukan, karena sebagai bentuk memenuhi prinsip akuntabilitas, yang telah diatur dalam Undang-Undang KIP,” lanjutnya.

Terkait hal ini, Mulyadi selaku Kepala Desa yang ditemui awak media dikantor kepala desa, menepis dugaan adanya mark up anggaran, namun mengakui adanya ketidak transparan pada pelaksanaannya.

“Memang benar dana pengembalian tersebut sebesar 50 juta, tetapi yang kita gunakan dalam pembangunan itu hanya 31 juta, dan sisanya kita gunakan untuk pembelian ATK,” kata Kades.

Lanjut kades tentang transparansi, diakuinya ada kelalaian yang dia lakukan, yaitu tentang tidak adanya papan nama kegiatan. Menurutnya papan nama kegiatan dalam bentuk baliho itu sebenarnya ada, namun sudah hilang, dan kelalaiannya tidak juga ada poto dokumentasi plang kegiatan tersebut.

Sebelumnya papan nama kegiatan yang berbentuk baliho itu ada, tetapi entah kemana sekrang, dan saya hari ini tidak juga bisa memperlihatkan potonya, karena itu memang lupa saya lakukan,” tutup Mulyadi.

Penulis : Noeradi|Editor : SD