IBC, TERNATE – Aliansi Pemuda Anti Korupsi (Apak) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara dalam rangka mendesak pihak penegak hukum segera memeriksa terduga kasus Korupsi Namto Hui Roba.

Koordinator Aksi Agustin Fehmin mengatakan, bahwa sudah menjadi tanggungjawabnya selaku anak negeri Moloku Kiaraha untuk tetap tegar meneriakan kebenaran di daerahnya.

“Sebagai tanggung jawab moril dan bagian dari mengawal proses pembangunan yang bersih di Maluku Utara, sehingga sudah seharusnya kita tetap konsen dan eksis mengawal segala bentuk praktek korupsi yang saat ini sudah berada pada posisi kritis,” ujarnya, di Ternate, Sabtu (25/01/19).

Lanjutnya menyampaikan, Apak Halmahera Barat menyoroti beberapa masalah korupsi yang terjadi di kabupaten tersebut dan telah merugikan negara serta menghambat proses pembangunan.

“Kasus ini sangat berdampak sehingga perlu ditindak sesuai dengan prosedur hukum berlaku,” tegas Agustin.

Ia juga membeberkan ada dua kasus yang menyeret mantan orang nomor satu di bumi Banau itu. Pertama, kata dia, kasus korupsi di Halmahera Barat yang bahkan sudah dikantongi oleh Pengadilan Tinggi (PT) Malut nomor 15/PID/.SUS-TPK/2016/PT-TTE tentang kasus korupsi APBD Halmahera Barat (Halbar) yang melibatkan mantan Bupati Kabupaten Halmahera Barat Namto Hui Roba, dan telah merugikan keuangan daerah sebesar 10,757 Miliar.

Selanjutnya yang kedua sambung Agustin, terduga Namto juga melakukan penyalagunaan kewenangan.

“Kedua, Namto Bupati aktif Halbar di tahun 2006, telah melakukan penyalagunaan wewenang terkait pengelolaan peternakan (Telur ayam Ras) yang di kelola oleh PT. Bumi Saloi Sirimoi dibawah pengelolaan dinas pertanian Kabupaten Halmahera Barat yang dialih fungsikan menjadi milik pribadi Namto Hui Roba yang itu jelas menyalahi wewenang dalam pengelolaan aset daerah,” jelas dia.

Atas permasalahan tersebut ia dan pihaknya dengan mengacu pada beberapa masalah di atas yang melibatkan Namto Hui Roba menyatakan sikap, agar Kejaksaan Tinggi segera memeriksa Anggota DPD aktiv tersebut.

“Kami mendesak Kejaksaan Tingi Maluku Utara agar segera memproses mantan Bupati Halbar Namto Hui Roba yang terlibat kasus korupsi APBD Halmahera Barat 2007-2009,” ucapnya.

Selain itu ia juga mendesak Kejati Malut agar segera mengusut tuntas kasus penyalagunaan wewenang oleh mantan Bupati Halbar Namto Hui Roba.

Penulis  : Agus|Editor.  : YES