IBC, JAKARTA – Kepala Sekrerariat Presiden Heru Budi Hartono angkat bicara terkait Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Dudi Gardesi yang menyampaikan underpass Kemayoran yang terkait banjir ada di bawah wewenang pemerintah pusat.

Heru mengatakan agar pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak berpolemik dalam masalah banjir.

“Saya meminta jajaran pejabat Pemda DKI, khusus dalam meminta agar banjir tidak berpolemik, tetapi harus bersinergi. Mari kita bersama-sama mengatasi banjir ini, kita utamakan kelancaran pelayanan masyarakat dan kepentingan masyarakat,” ucap Heru kepada wartawan di Jakarta, Minggu (26/1/2020).

Selanjutnya Heru berharap agar sinergisitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah lebih diutamakan, dibandingkan harus berpolemik di media.

Terkait underpass Kemayoran yang telah terbangun, harus melalui pembahasan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah pusat.

“Pasti ada rekayasa desain yang telah diselesaikan bersama antara Tim DKI dan Kementerian PU,” katanya.

Untuk itu Heru mengundang Pemerintah DKI Jakarta untuk duduk bersama membahas masalah tersebut.

“Saya rasa mari kita bersama-sama berdiskusi membahas apa yang menjadi pembicaraan di lapangan, bukan seperti yang dilakukan Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta berbicara di media,” ujarnya.

Seperti diketahui Sekretaris Dinas Sumber Dayta Air DKI Jakarta, saat menghadiri terkait banjir di underpass Kemayoran, Sabtu, 25 Januari 2020, kepada media mengatakan mengenai banjir di daerah Kemayoran berada di bawah wewenang Kementerian Sekretariat Negara (pemerintah pusat).

Penulis : Apg | Editor : DB