IBC, TERNATE – Pemerintah yang baik harusnya siap melayani masyarakat dan dapat memberikan informasi yang baik. Namun hal ini tidak berlaku dilingkup Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) tepatnya di Dinas Pendidikan.

Hal itu terbukti ketika sejumlah awak media, hendak mengkonfirmasi kejelasan terkait dugaan berbagai penyimpangan dana Bantuan Siswa Miskin serta Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 17 Halbar.

Namun sayang masih ada saja OPD yang tidak mau menemui wartawan, diantaranya Palemon Piew, selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halbar, terkesan alergi dan tidak bersahabat saat dijumpai di lantai dua kantor bupati Halbar setelah usai hering bersama orang tua siswa dan dua oknum guru, Selasa (28/01/20).

“Kalian wartawan dari mana, silahkan saja kalian tanyakan langsung ke Kominfo,” kata Palemon Piew dengan nada heran.

Padahal, dari empat media ini diberi wewenang/bertugas di biro Halbar untuk meliput secara resmi dan medianya juga suda terdaftar di Dinas Kominfo Kehumasan Statistik dan Persandian Pemda Halbar.

“Kami ingin mendapatkan informasi terkait dengan kedatangan mereka yang menuntut dugaan penyimpangan BSM dari tahun 2017-2019 yang di lakukan oleh Nyimrot Dadi selaku kepala Sekolah Dasar Negeri 17 Halbar di desa Worat-worat Kecmatan Sahu, tapi sikap kadis menghindar,” ungkap Asirun salah satu wartawan Posberitanasional.

Asirun juga menyesali sikap alergi kepada wartawan ini, dinilai banyak pihak, tentu akan menjadi etik bagi Pemkab Halbar karena bisa saja dalam pemberitaan nanti tidak akan berimbang karena tidak ada konfirmasi berita dari sumbernya.

“Dalam UU Pers nomor 40 tahun 1999, disebutkan Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan meyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, online, maupun media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia,” papar As sapaan Asirun mengutip UU tersebut.

Selanjutnya Asirun juga menduga kenapa oknum kadis tersebut takut dengan pemberitaan. Maka, patut dipertanyakan.

“Biasanya kalau pejabat susah untuk ditemui atau suka menghindar, kemungkinan besar adanya dugaan dugaan yang menyimpang, ya seperti punya Kasus,” terangnya.

Atas insiden tersebut ia meminta agar Bupati ataupun dan Sekda Halbar bisa memberi pencerahan kepada oknum pejabat tersebut.

“Sepertinya kurang pengawasan dan pencerahan Bupati Bupati dan Sekertaris Daerah (Sekda) Halbar kepada oknum pejabat setempat hingga membuat oknum pejabat alergi terhadap wartawan. Padahal keberadaan media yang sudah diatur dalam Undang-undang yang fungsinya menunjang kinerja dari Pemerintah dalam hal ini untuk menunjang program-program pemerintah, agar transparan dalam penyampaian informasi,” tutup Pria asal Jailolo itu.

Penulis : As | Editor : SD