IBC, JAKARTA – Ratusan Ketua Kelompok Hutan (KTH) pengaju Program Perhutanan Sosial (IPHPS) menginap di gedung Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), di Jakarta, Rabu (5/2/2020). Pasalnya mereka kecewa atas sikap KLHL yang mempermainakn ribuan petani.

“Ini kami lakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap sikap pihak KLHK yang seolah-olah mempermainkan ratusan ribu petani pengaju Program Perhutanan Sosial ( IPHPS ) yang sudah menunggu lebih 2 tahun serta berkonflik dibawah dengan Perum Perhutani,” ujar Deputi Kebijakan Hukum dan Advokasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia, Carkaya di Gedung KLHK, Jakarta, Rabu (5/2/2020).

Lanjut Carkaya, pada tanggal 26-27 Desember 2019 perwakilan kelompok tani hutan melakukan rapat penentuan Tuplah (tutupan lahan) dengan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) akhirnya kata dia, mendapatkan kesepakatan terkait luasan dan Peta Objek Perhutanan Sosial.

Namun sambungnya, rapat tersebut pihak PKTL tidak memperhatikan Permen LHK Nomor 39 Tahun 2017 Pasal 4 Ayat 2 terkait kondisi khusus Objek Perhutanan Sosial (Kemiskinan, Konflik, Ketimpangan dan lain-lainnya), sehingga menghasilkan luasan yang jauh lebih kecil dari usulan pengajuan.

Sementara itu di tempat yang sama, Pendamping Pengaju Program IPHPS Rozikin menyatakan, perlakuan serupa juga dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kerjasama Lingkungan (PSKL), hal itu terbukti dengan adanya acara rapat, yang rencananya dilaksanakan hari Rabu, 5 Februari 2020 gagal di lakukan dan secara sepihak mereka melakukan acara wawancara dengan Ketua KTH tanpa di dampingi pendamping.

“Secara mengejutkan peta objek Perhutanan Sosial berubah lebih kecil mereka beralasan bahwa ini hasil dari PKTL, sontak Ketua KTH merasa kecewa dan dipecundangi dengan sikap KLHK yang tidak konsisten dan tentunya merugikan Petani Hutan,” tegas Rozikin.

Berbeda dengan kedua rekannya, petani asal Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Diryo merasa dikerjai oleh pihak KLHK. “Saya kesini pakai duit ongkos sendiri, petani hutan itu miskin tapi tolong jangan di kerjai,” pungkas Diryo.

Untuk diketahui, Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia (Gema PS Indonesia) melakukan Audiensi dengan Presiden Joko Widodo pada 10 Oktober 2019. Dan bulan Oktober-November KLHK melakukan Sinkronisasi Verifikasi Subjek dan Objek.

Kembali kepada Carkaya, “Mereka juga berjanji akan segera menerbitkan SK Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) pada Bulan Februari 2020,” tutupnya.

Penulis : AI|Editor : DB