IBC, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) mendukung gerakan dan kelembagaan Pramuka. Hal itu diungkapkan Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum yang juga Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar saat menjadi narasumber dalam Rapat Kerja Nasional Gerakan Pramuka Tahun 2020 di Gedung Sarbini, Taman Rekreasi Wiladatika, Cibubur, Jakarta Timur, Rabu (19/02/2020).

“Saya bilang pada akhirnya memang seberapa besar dukungan Pemda untuk mendukung kelembagaan dan Gerakan Pramuka ini, segalanya bergantung pada Pemda. Kami akan bersurat kepada Kepala Daerah supaya memprogramkan kegiatan-kegiatan untuk Pramuka ini, tolong untuk didukung,” kata Bahtiar.

Menurut Bahtiar, meski telah diakui dunia, untuk menghidupkan gerakan Pramuka, diperlukan dukungan semua pihak.

“Memang secara kelembagaan telah diakui, tetapi Pramuka ini tetap perlu mendapatkan dukungan supaya tumbuh dan berkembang, salah satunya sudah diatur dalam alokasi dana APBD untuk pendidikan,” ujarnya.

Sebagai bagian dari gerakan Kepanduan, Praja Muda Karana (Pramuka) memiliki peran strategis turut serta mengembangkan pendidikan di Indonesia. Tak hanya itu, dengan hadirnya di tengah masyarakat,  gerakan Pramuka mampu menciptakan kegiatan positif khususnya bagi para Pemuda Indonesia.

Untuk itu, perlu komitmen bersama untuk turut serta mengembangkan dan menguatkan kelembagaan Pramuka di setiap daerah.

Karena ini forum Rakernas, kami beri masukan agar Rakernas ini menghasilkan inovasi baru gerakan Pramuka di Indonesia. Agar Pramuka dapat sinergi pemerintah maka Pramuka harus mampu menciptakan peluang baru dengan cara membuat inovasi program dan kegiatan yang relevan dan mendukung percepatan pencapaian 5 (lima) prioritas nasional pemerintah tahun 2019.

Begitu pula pengurus Pramuka didaerah provinsi dan kabupaten kota harus mampu menciptakan inovasi program kegiatan yang menjadi konsentrasi dan prioritas pemerintah daerah setempat. Dengan demikian potensi kekuatan yang dimiliki Pramuka akan mampu sinergi dengan pemerintahan baik pusat maupun daerah.

Penulis : ZK|Editor : SD