Karena itu, ia meminta BPSDM Kemendagri termasuk BPSDM di daerah untuk bukan hanya mengeluarkan pengetahuan-pengetahuan tentang leadership atau kepemimpinan. Tapi juga ilmu tentang administrator.

“Ini akan keren banget ini, dan bagaimana untuk menjadi followership yang baik. Untuk teman-teman BPSDM sekali lagi terima kasih banyak atas terselengaranya acara ini. Peningkatan kualitas kompetensi sangat penting,” katanya.

Tapi kata Tito, yang paling utama adalah integritas. Sebab tidak cukup dengan berkualitas saja. Tapi justru yang nomor satu adalah integritas. Tito pun lantas menjelaskan integritas dengan bahasa yang sederhana. Simpel.

Katanya, integritas itu kalau bisa dipermudah, pasti dipermudah. Dan kalau ada sulit, akan bagaimana caranya dipermudah. Jangan sampai yang mudah dipersulit. Mentalitas seperti itu yang tak baik dalam pelayanan publik.

“Mentalitas dan stigma selama ini ASN itu lambat-lambat, tidak disiplin. Setelah itu otaknya mikirnya arahnya amplop saja. Ini harus diubah. Kita adalah jantungnnya negara ini untuk menggerakkan. Motornya, disiplin harus tetap dilakukan di semua instansi. Kemudian kesetiaan kita untuk mengabdi kepada masyarakat dan bangsa,” tuturnya.

Selanjutnya>>>

Tito juga meminta BPSDM memberi pelatihan untuk kepala desa dan perangkat desa. Sebab, dana desa yang digelontorkan pemeritah pusat saat ini sangat besar mencapai 72 triliun. Belum lagi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang jumlahnya mencapai 54 triliun. Ini butuh pengawasan, agar dana yang besar itu tepat sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan. Selain punya nilai manfaat yang akan dirasakan masyarakat.

“BPSDM tolong kalau bisa dibuat pelatihan untuk kepala desa, karena sekian persen kepala desa kita tidak tamat SLTA. Bukan berarti mereka tidak pandai, tapi mungkin kurang paham mekanisme administrasi pemerintahan, administrasi keuangan. Kasihan salah-salah mereka nanti karena masalah administrasi diperiksa lalu masuk penjara. Tolong diberikan pelatihan dari Kemendagri. Kita juga punya institusi pendidikan seperti IPDN. Instruksikan buat program yang masif pelatihan ke kepala desa,” beber dia.

Jangan sampai kata Tito, para kepala desa berurusan dengan penegak hukum atau ditangkap gara-gara salah administrasi. Begitu juga dengan kepala sekolah yang mengelola dana BOS.

“Berikan pelatihan dasar mengenai pertanggungjawaban keuangan, baru mengelola anggaran langsung. Berikan mereka ilmu-ilmu dasar pemerintahan keuangan” ujar Tito.

Penulis : AI|Editor : DB