IBC, JAKARTA – Pulahan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Fakultas Sosial Humanoria Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) hari ini menggelar dialog publik tentang ‘Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Dengan Penyederhanaan Regulasi Birokrasi’ di Auditorium UNUSIA Jakarta, Senin (24/02/2020).

Diskusi tersebut merupakan respon terhadap isu nasional yang sedang ramai saat ini tentang Omnibus Law, yang tujuannya sebagai penyederhanaan regulasi izin investasi dan industri.

Ketua PMII Rayon Fakultas Sosial Humaniora UNUSIA, Ubadurahman Al Alawy mengatakan, bahwa Omnibus Law penting dikaji oleh mahasiswa untuk mengetahui dampak positifnya dan negatifnya.

“Kita semua sebagai sahabat-sahabat yang di dunia gerakan penting untuk mengkaji Omnibus Law, apa dampak positif dan negatifnya untuk masyarakat dan kita semua,” ujarnya, di Jakarta, Senin (24/2/2020).

Sementara itu di tempat yang sama, salah satu narasumber yang berprofesi sebagai Advokat, Dwi Nugroho, SH memaparkan, bahwa Indonesia pernah mengalami empat kali amandemen UUD. Amandemen undang-undang dasar menciptakan turunan perundang-undangan, maka setelah itu banyak perundang-undangan dan peraturan, baik peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, dan peraturan kabupaten.

“Efek pasca amandemen UUD adalah banyaknya undang-undang dan peraturan baru,” ungkap pria yang merupakan Alumni Fakultas Hukum UI ini.

Hal ini mengakibatkan adanya benturan atau tumpang tindih peraturan baik dari Perpu hingga Perda yang mengakibatkan panjangnya alur birokrasi dalam mengurus beberapa hal. Oleh karena itu diperlukan terobosan baru untuk memangkas dan mempermudah dalam pengurusan melalui alur birokrasi ini.

“Omnibus Law pada prinsipnya ingin menyederhanakan regulasi itu,” imbuh Dwi.

Selanjutnya>>>