Omnibus Law kedepannya lanjut dia, akan lebih mempermudah izin usaha, karena ada beberapa kewenangan dari pusat, dimana izin-izin dalam usaha dimana yang awalnya dikelola oleh daerah maka sekarang akan di kelola oleh pusat.

Diharapkan dengan diberlakukannya UU ini maka kita mampu menarik investasi yang besar dengan dipermudahkannya perizinan.

“Besok izin usaha lebih banyak wewenangnya di pemerintah pusat, harapannya dengan diberlakukannya UU ini maka kita mampu menarik investasi yang besar,” terang Dwi.

Kendala perizinan kata Dwi, ini seringkali dikeluhkan oleh investor baik dari dalam hingga luar negeri yang ingin menanamkan modalnya ke Indonesia dimana ada sekitar 30 syarat yang harus dipenuhi sehingga mereka memilih negara lain untuk dijadikan tenpat berinvestasi.

Dengan adanya Omnibus Law ini diharapkan dapat menarik para investor sehingga disisi lain juga akan mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia.

“Harapannya dengan menarik para investor disisi lain juga akan mengurangi pengangguran yang ada dan menciptakan kesejahteraan masyarakat di Indonesia,” pungkas Dwi.

Hal senada dengan narasumber sebelumnya, Alumni PMII yang aktif di dunia Jurnalistik, Aziz Askhari menjelaskan, pada dasarnya pemerintah ingin menciptakan UU yang menyederhanakan proses regulasi dan investasi di Indonesia.

Karena negara harus berpikir kata dia, bagaimana cara untuk meningkatkan perekonomian nasional, dan paradigma pemerintah hari ini cara meningkatkan ekonomi adalah negara harus memaksimalkan investasi yang masuk ke Indonesia dan menjaga investor lama tidak keluar dari Indonesia.

Selanjutnya>>>