“Pada prinsipnya niat pemerintah baik, ingin menciptakan kesejahteraan masyarakat. Karena paradigma ekonomi pemerintah adalah ekonomi klasik, maka caranya adalah menjaga dan menambah investasi masuk ke Indonesia,” ungkap pria yang juga sedang menempuh magister ekonomi ini.

Dia pun mengungkapkan, bahwa diluar sana banyak kelompok masyarakat yang menganggap RUU Cipta Lapangan Kerja dianggap tidak memihak para buruh dan hanya berpihak ke investor

“Publik terbelah soal RUU Cipta Lapangan Kerja, ada yang menilai positif dan ada yang menilai negatif,” terangnya.

Menurutnya, hal itu terjadi karena publik memandang pemerintah sangat tertutup dalam merupuskan Omnibus Law, yaitu RUU Cipta Lapangan Kerja, tidak melibatkan serikat buruh, dan stakeholder lainnya. Walaupun hal tersebut sudah diklarifikasi oleh Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah.

“Menteri Tenaga Kerja Menaker Ida Fauziah menegaskan tujuan dibuatnya ruu cipta kerja adalah untuk menciptakan kesejahteraan dan perlindungan pekerja secara berkelanjutan. Penyusunan draf ruu sejak awal telah melibatkan para pihak terkait, seperti kalangan serikat buruh, pengusaha, dan akademisi pada November-Desember lalu,” sambung Aziz.

Ia berpesan kepada pihak pemerintah karena Omnibus Law akan mengganti 74 undang-undang, peraturan tentang izin usaha, pemerintah harus lebih hati-hati dalam menyusun RUU Omnibus Law, jangan sampai ada cerita “salah ketik”.

Selanjutnya>>>