IBC, TALIABU – Kebakaran jenggot para wakil rakyat seolah diuji untuk memastikan potensi terhadap fungsi pengawasannya yang khususnya di Kabupaten Pulau Taliabu.

Pasalnya, keluhan para honorer yang ada di beberapa SKPD Pulau Taliabu, terkait tuntutan akan hak (gaji) mereka dari Desember 2019 sampai dengan Maret 2020 yang tertahan di BPKAAD.

Atas dasar tersebut, sehingga DPRD Pultab melalui fungsinya langsung melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) dengan menyentuh kantor Badan Pendapatan dan Keuangan Aset Asli Daerah (BPKAAD) Kabupaten Pulau Taliabu pada Rabu (11/3/2020) lalu.

Ironisnya, Kaban Keuangan Irwan Mansur sebagai penangungjawab terhadap molornya pencairan gaji PTT tersebut, saat didatangi oleh para wakil rakyat, sedang berada di luar daerah.

Ketua Komisi I DPRD Pultab, Muhammad Al Najib Sarihi mengatakan bahwa terkait keluhan para PTT ini semestinya kaban keuangan harus peka dan tanggap terhadap nasib mereka.

“Mereka itu kan mengabdi untuk daerah ini dengan penuh tanggung jawab, tapi kalau mereka juga tidak bayar bagaimana jadinya daerah ini ke depan,” ungkapnya kepada para wartawan di Gedung DPRD Pultab, beberapa waktu yang lalu.

Al Najib melanjutkan bahwa tidak adanya Kaban keuangan (Irwan Mansur – red) saat sidak kemarin itu, mestinya tanggungjawab untuk mencairkan gaji PTT itu bisa di berikan kepada yang lainnya di BPKAAD.

“Jadi saat sidak itu, menurut salah satu kabid di BPKAAD beralasan bahwa gaji itu bisa di cairkan kecuali kaban keuangan datang dulu, berarti kaban keuangan berangkat itu bawa dengan kantornya, kenapa mesti ada dia dulu kan sebelum berangkat bisa dia tunjuk sekretarisnya atau kabid agar bisa di selesaikan gaji PTT ini,” beber Mat sapaan akrab Al Najib.

Secara terpisah, Sekretaris Fraksi Pembaharuan DPRD Pultab, Sukardinan Budaya, saat di konfirmasi IBC terkait molornya pencairan gaji PTT ini mengatakan bahwa dirinya dan beberapa rekan anggota DPRD lainnya yang tergabung di dalam fraksi pembaharuan sudah mendiskusikan kemungkinan untuk melakukan interpelasi kepada Pemerintah Daerah.

“Di internal fraksi pembaharuan sudah ada diskusi pelaksanaan hak interpelasi kalau misalnya gaji honorer/PTT sampai maret ini belum juga di selesaikan,” ujar politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa ini, Jum’at (13/3/2020).

Menurut Dinan sapaan akrab Sukardinan ada kekeliruan dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah dan terkesan tidak transparansi

“Ada yang keliru dalam manajemen keuangan daerah, sesuatu yg tidak pernah di sampaikan secara terbuka oleh Pemda ke DPRD, maka penggunaan hak interpelasi ini adalah keharusan agar fungsi pengawasan kita juga betul-betul terlaksana,” tutupnya.

Penulis : Havid|Editor : AS