IBC, TANGERANG – Polemik belum ditetapkannya Direktur Utama (Dirut) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Tangerang yakni PT Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Artha Kerta Raharja (AKR) terus berlanjut. Hal ini bermula ketika sejumlah pihak mempertanyakan kejelasan status Dirut hingga independensi dan netralitas panitia seleksi (pansel) Dirut perusahaan pelat merah tersebut.

Ketua Almed dan Pemuda Tangerang Ade Suryana mengatakan, tarik ulur penetepan Dirut PT LKM AKR tidak bisa dipandang sebagai persoalan kecil. Dia bahkan mencurigai hal tersebut terjadi lantaran adanya tarik ulur kepentingan oligarki dalam proses pembentukan pansel hingga seleksi Dirut.

“Ada sejumlah kejanggalan. Baik dari pembentukan pansel itu sendiri hingga lambannya penetapan Dirut. Pembentukan pansel misalnya, jika kita benar-benar mengacu pada Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 37 Tahun 2018, maka tidak boleh ada pihak PT LKM AKR yang menjadi pansel. Tapi faktanya kan ada Komisaris PT LKM yang menjadi anggota pansel,” paparnya di Tangerang, Senin (16/3/2020).

Ade bahkan mengatakan, keterlibatan Komisaris PT LKM AKR Edi Junaedi sebagai panitia seleksi membuat cacat proses penjaringan calon pimpinan salah satu perusahaan milik Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Tangerang tersebut.

“Inikan dari awal sudah salah, melalui proses yang salah, jadi hasilnya sudah pasti salah. Selain itu, ada kabar bahwa Pak Edi ini menyurat kepada Sekda (Sekretaris Daerah) yang juga adalah ketua pansel. Kurang lebih isinya merekomendasikan agar mempercepat pelantikan Dirut PT LKM. Dalam surat itu juga, beliau menyebut salah satu nama calon. Apakah tidak rancu? Dia yang seleksi, dia yang rekomendasi sebagai orang dalam BUMD,” tuturnya.

Kepada IBC, Komisaris PT LKM AKR Edi Junaedi membenarkan keterlibatan dirinya sebagai salah satu anggota panitia seleksi. Menurutnya hal tersebut sudah sesuai dengan amanah Permendagri 37/2018. “Karena kan harus ada internal (pihak PT LKM AKR, red) terkait Permendari Nomor 37 Tahun 2018,” ujarnya.

Kendati demikian Edi Junaedi sendiri tidak dapat menyebutkan secara detail ketika ditanya terkait pasal dalam Permendagri 37/2018 yang membenarkan statusnya sebagai pansel Dirut PT LKM AKR. “Saya tidak akan menjawab itu. Yang jelas dasar saya kan Permendagri 37 dan ada SK (Surat Keputusan) Bupati,” kilahnya.

Selain itu, Edi juga tidak mengingkari bahwa dirinya telah melayangkan surat permohonan kepada Sekda Kabupaten Tangerang sebagai ketua pansel untuk mempercepat proses menuju pelantikan Dirut PT LKM AKR. Ia bahkan mengaku menyebut salah satu nama peserta seleksi Dirut dalam surat tersebut.

“Iya saya ngirim (surat) sebagai lembaga (Plt. Dirut PT LKM AKR). Karena kan pansel ini kan sudah lama nih, kalau berlarut-larut tanpa ada kepastian siapa Dirut, kan akan tendesi nggak baik untuk pemerintah daerah, untuk pansel, untuk LKM, untuk masyarakat juga yang dilayani,” akunya.

Sementara itu di tempat terpisah, anggota tim sekretariat pansel Dirut PT LKM AKR, Devi Fibriyanti menerangkan, bahwa proses seleksi calon Dirut BUMD yang dimaksud telah berjalan sesuai dengan Permendagri 37/2018. Terkait keterlibatan pihak internal PT LKM AKR dalam pansel lebih pada kebijakan pemerintah daerah.

“Keterlibatan komisaris dalam pansel sangat dibutuhkan karena mereka (PT LKM AKR) yang punya hajat. Memang keterlibatan pihak internal PT LKM sebagai pansel ini tidak disebutkan dalam Permendagri 37, tapi ini lebih pada kebijakan daerah masing-masing,” tegasnya.

Terkait surat yang dilayangkan oleh Edi Junaedi kepada ketua pansel, Devi mengaku tidak mengetahui hal tersebut. Namun soal kepastian status Dirut baru PT LKM AKR ia mengatakan bahwa akan dilantik pada Rabu (18/3/2020) pekan ini.

“Saya tidak tahu soal surat tersebut. Tapi pelantikan Dirut itu hari Rabu,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 mengatur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pasal 36 Permendagri tersebut menyebutkan panitia seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan perangkat daerah dan unsur independen dan/atau perguruan tinggi.

Penulis: APG|Editor: SD