IBC, TALIABU – Guru merupakan pahlawan tanpa tanda jasa, hal ini mencerminkan karakteristik guru-guru kontrak yang berada di Sekolah Menegah Atas Negeri (SMAN) 1, Kecamatan Taliabu Utara (Talut), Kabupaten Pulau Taliabu (Kabupaten Pultab).

Pecah harapan dan keluhkan persoalan gaji guru kontrak selama 8 bulan belum dicairkan, terhitung dari Agustus 2019 sampai dengan Maret 2020, sebab pihak Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara (Malut) belum melakukan pembayaran.

Terkait hal ini, memicu amarah 7 guru kontrak di SMAN 1 Taliabu Utara, pasalnya jika tidak diindahkan pembayaran gaji bulan ini akan berdampak pada protes dalam bentuk mogok kerja.

“Sudah 8 bulan kami belum mendapat gaji terhitung mulai dari bulan Agustus 2019 sampai dengan Maret 2020, dan kami akan melakukan mogok kerja hingga pihak Dinas terkait melakukan pembayaran gaji kami,” tegas Sartono Pattiwael salah satu guru kontrak di SMAN 1 Talut, sebagai delegasi rekan guru kontrak Senin (16/3/2020).

Sartono mengakui bahwasanya mendidik merupakan tugas dan tanggung jawab seorang Guru, namun dilain sisi, guru juga butuh makan dan minum sehari-hari.

“Kami ini manusia bukan malaikat, kami punya keluarga yang punya kebutuhan sehari-hari,” keluhnya kepada pewarta IBC.

Selanjutnya Sartono berharap dengan keadaan genting seperti ini, kami harap pihak DPRD Maluku Utara (Malut) bagian Pendidikan agar dapat mengambil langkah mengupayakan masalah keterlambatan gaji tersebut.

“Kami berharap agar pihak DPRD Malut yang membidangi pendidikan jenjang SMA dan SMK, ikut serta mengurus atau membantu kami dalam hal ini gaji kami yang selama ini belum terbayar, dan juga kami meminta kepada Gubernur Malut, agar menegur pihak Dinas terkait untuk menyelesaikan persoalan ini,” harapnya

Sementara itu, Kepala Sekolah SMAN 1 Taliabu Utara, Trisno Darmawan saat ditanya terkait laporan pertanggungjawaban dari guru kontrak, mengakui pihaknya sudah membuat pelaporan kepada Dinas terkait, bahkan dengan adanya perubahan pembayaran gaji guru kontrak melaluli Nomor Rekening pribadi masing-masing (Guru kontrak), juga sudah dikirim ke Dinas tersebut.

“Saya suda buat laporan pertanggungjawaban pada Bulan Agustus 2019 lalu, dan saya juga sudah kirim No-rek Guru kontak ke Dinas Pendidikan Provinsi pada tanggal 20 Februari 2020 lalu,” jelas Trisno kepada IBC.

Trisno mengatakan keterlambatan pembayaran Gaji Guru kontrak, disebabkan karena ada pergantian salah satu “Tenaga Kerja” bagian pengurusan “Guru Kontrak” di Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara dan ada pergantian Guru Kontrak di beberapa Daerah, sementara ada juga Guru kontrak yang belum buat No-rek pribadi dari masing-masing sekolah.

“Sudah rangkum rekening guru kontrak semua, baru di lakukan pembayaran gaji guru kontrak,” ungkapnya.

Sesuai UUD 1945 Pasal 28D Ayat 2 yang berbunyi : Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Dirinya berharap agar pihak Dinas segera mempercepat pencairan Gaji Guru Kontrak, agar komitmen mogok kerja Guru Kontrak di Sekolahnya tidak terjadi.

“Untuk menyelesaikan persoalan ini, Saya berharap kepada Dinas agar segera merealisasikan Gaji yang belum terbayarkan sampai saat ini, sebab Sekolah juga tidak bisa jalan tanpa mereka, karena sebagian dari mereka  sudah berumah tangga,” harap Trisno.

Penulis : Havid|Editor : AS