IBC, JAKARTA – Seperti yang diberitakan media ini, bahwa adanya upaya usir paksa pengosongan rumah dinas oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah tindakan sewenang-wenang. Pasalnya menurut ahli waris diduga kuat adanya maladmnistrasi yang tidak sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan.

Menurut ahli waris, Winston Zippi, ada beberapa kejanggalan terhadap proses sewa beli rumah negara yang berlokasi di jalan Pedati 1, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur. Sebab kata Zippi, bahwa adanya salah penafsiran dari pihak Biro Umum Kemensos sebagai dasar untuk melakukan upaya paksa pengosongan rumah yang dihuninya.

Maka lanjut Zippi, hal itu patut diduga adanya mal-administrasi yang menyalahgunakan wewenang.

Sementara itu Sekretaris Jenderal Kornas-Jokowi, Akhrom Saleh memberikan tanggapannya terkait hal itu, bahwa upaya pengusiran paksa oleh pihak Kemensos RI merupakan bentuk tindakan semena-mena yang menyalahgunakan wewenang.

Tentu hal itu menurutnya tidak dapat dibenarkan, apalagi iming-iming uang kerohanian hanya sebesar Rp 20 juta. Baginya uang sebesar itu tidak masuk akal. Oleh karenanya, pihaknya akan melaporkan hal ini kepada Kantor Staf Presiden (KSP) dengan membawa bukti-bukti lengkap sebagai bentuk keprihatinnya sesama relawan Jokowi.

“Kami coba akan membawa persoalan ini ke Kantor Staf Presiden, agar dapat dimediasi duduk perkaranya. Sehingga tidak ada yang dirugikan keduabelah pihak,” pungkas Akhrom yang juga tergabung dalam Front Revolusi Mental ini.

Baca Juga Berita Sebelumnya :

Penulis : APG|Editor : SD