IBC, JAKARTA – Di tengah wabah virus Corona (Covid-19) yang kini sedang merajalela, Kementerian Sosial RI dikabarkan malah melakukan upaya pengosongan atau pengusiran paksa rumah negara pada Jumat, 20 Maret 2020, di Kelurahan Bidara, Jatinegara.

Upaya paksa tersebut dikabarkan oleh Sekjen Kemensos langsung ke media massa, bahwa telah berhasil menguasai rumah tersebut, namun hal ini dibantah oleh ahli waris, Winston Zippi Johannes yang juga merupakan relawan Jokowi ini.

Menurut ahli waris, Zippi, ada beberapa kejanggalan terkait proses sewa beli rumah Negara yang berlokasi di Jl. Pedati 1, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

“Prosesnya dihentikan secara sepihak oleh Kementerian Keuangan melalui surat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang mengembalikan berkas usulan alih status rumah tersebut dengan alasan menunggu ditetapkannya kebijakan baru terkait Penjualan Rumah Negara Golongan III,” ujarnya.

Relawan Jokowi yang tergabung dalam Front Revolusi Mental ini juga menyampaikan, bahwa surat tersebut kemudian ditafsirkan oleh pihak Biro Umum Kementerian Sosial sebagai dasar untuk melakukan upaya pengosongan paksa.

Meski telah diterangkan oleh ahli waris bahwa dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2005 tentang rumah negara disebutkan bahwa dalam hal pemohon meninggal dunia proses alih status dapat diteruskan oleh anak yang sah selaku Ahli Waris.

Lebih lanjut, bahwa pada bulan Oktober 2019 sejumlah pejabat di Biro Umum Kementerian Sosial mulai melakukan pendekatan kepada ahli waris agar bersedia keluar dengan sukarela dari rumah tersebut dengan iming-iming uang kerohiman sebesar Rp 20 juta, serta janji pengangkatan ahli waris sebagai pegawai honorer di lingkungan kemensos.

Namun, tawaran itu ditolak secara halus karena adanya kejanggalan dibalik janji tersebut serta adanya dugaan penyalahgunaan jabatan atau kewenangan yang dilakukan oleh pejabat di Biro Umum Kementerian Sosial RI.

Zippi juga mengatakan, setelah proses mediasi itu yang menemui kebuntuan, sebab ada sejumlah intimidasi hingga ancaman pengosongan paksa baik secara langsung maupun via telepon dilakukan beberapa oknum.

Hal itu membuatnya sangat tertekan secara psikis. Surat terakhir yang diterima oleh ahli waris adalah dari pihak Biro Umum Kementerian Sosial RI perihal Surat Ke II (kedua) pengosongan Rumah Negara. Sementara itu, sebelumnya, surat pertama yang bertanggal 2 September 2019 tentang Pengosongan Rumah Negara disebutkan tidak pernah ia terima.

Menyikapi tindakan tidak adil yang dilakukan Kemensos, maka ia berupaya melaporkan adanya dugaan maladministrasi terkait proses Alih Status Rumah Negara tersebut ke Ombudsman RI, dan juga melaporkan adanya dugaan tindakan pidana kebohongan publik yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum di Kementerian Sosial.

“Saya juga akan menempuh gugatan lewat jalur hukum untuk mendapatkan keadilan terhadap kasus upaya pengosongan paksa yang dalam prosesnya terdapat banyak kejanggalan ini,” tegas relawan Jokowi sejak masa Jokowi sebagai calon Gubernur DKI ini.

Sebelumnya, seperti dikutip dari Okezone.com, Jumad (20/3), Sekretaris Jendral Kementerian Sosial, Hartono Laran menyebutkan telah menertibkan sejumlah aset BMN yang tersebar di berbagai daerah.

Salah satunya adalah rumah yang berstatus rumah negara di Jalan Pedati, No 4, Kelurahan Bidara Cina, Jakarta Timur. Dijelaskan Hartono bahwa keberhasilan ini adalah sebuah prestasi dalam penyelamatan aset milik negara.

Dilain pihak saat dimintai tanggapannya, terkait relawan Jokowi yang mendapatkan perlakukan tidak adil oleh Kementerian Sosial RI, Ketua Umum Kornas-Indonesia, Roni Rosa yang juga tergabung dalam Revolusi Mental menyatakan, bahwa pihaknya akan melakukan aksi demontrasi di Kementerian Sosial RI, apabila pihak Kemensos tidak adil perlakukan masyarakat dengan semena-mena.

“Apalagi ada dugaan maladministrasi, ditengah negara sedang membenahi regulasi dan mental birokrasi yang bobrok. Jadi kami himbau kepada pihak terkait untuk tidak bermain-main dengan api,” pungkasnya.

Penulis : APG|Editor : SD